Sikka, VoxNtt.com-Untuk memperkuat peran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dalam pemenuhan hak-hak rakyat, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Perkumpulan Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH Nusra) dengan dukungan Kemenko PMK dan Yayasan Indonesia untuk Kemanusiaan menyelenggarakan Pelatihan HAM Bagi SKPD Kabupaten Sikka.
Pelatihan HAM ini berlangsung dari Kamis, (10/11) sampai dengan Sabtu, (12/11) bertempat di Sylvia Hotel Maumere.
Menurut pegiat Elsam, Wahyudi Djafar, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas staf-staf SKPD di Kabupaten Sikka terhadap hak asasi manusia.
“Ini juga dalam rangka mendorong akselerasi penyusunan RANHAM Daerah Kabupaten Sikka dalam mengimplementasikan Sikka sebagai Kabupaten yang inklusif berbasis HAM,” ungkap Wahyudi.
Sejalan dengan Wahyudi, anggota Dewan Pembina PBH Nusra sekaligus Senior Advisor Program Pengembangan Sikka Inklusif HAM, John Bala menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai pintu masuk penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah Kabupaten Sikka dan implementasi Sikka Inklusif HAM.
“Pelatihan ini ditujukan untuk SKPD-SKPD yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Kabupaten Sikka baik itu ekonomi, sosial, maupun budaya,” ungkapnya.
Pelatihan ini merupakan hasil rekomendasi dari sejumlah diskusi dan perencanaan strategis yang digelar kedua lembaga pada akhir Agustus lalu bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil serta perwakilan masyarakat.
“Harapan kami dengan pelatihan ini indikator Sikka Ramah HAM dapat diperkuat,” ujar John.
SKPD yang terlibat dalam Pelatihan HAM ini antara lain Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas PPO, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bagian Hukum, Badan Pemerintahan Desa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Badan Ketahanan Pangan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Selain itu, turut ambil bagian beberapa lembaga non pemerintahan seperti JPIC SVD, Puspas Keusupan Maumere dan GMIT Maumere serta Truk-F.
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Otto Gusti Madung dari STFK Ledalero, Nurchoiron dari Komnas HAM, Azriana dari Komnas Perempuan, Abdul Samendawai dari LPSK, Ery Seda dari Universitas Indonesia serta Dirjen HAM Kemeneterian Hukum dan HAM. (Are de Peskim/VoN)