Home / Regional NTT / Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Diragukan, Begini Tanggapan LPPM Unipa

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Diragukan, Begini Tanggapan LPPM Unipa

Maumere, VoxNtt.Com- Terkait adanya keraguan atas hasil survei Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka, pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere menyatakan penelitian tersebut sudah memenuhi syarat ilmiah.

Selain itu, penelitian ini penting untuk membantu pemerintah memahami persepsi masyarakat tentang pembangunan.

Demikian pernyataan peneliti Pusat Kajian Bisnis dan Keuangan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Imanuel Welem, SE, MM kepada VoxNtt.Com pada Selasa, (10/1/2017) di ruangan kerjanya.

BACA: Hasil Survey Meragukan, Ansar-Susar Disarankan Tanya Langsung pada Rakyat

Welem menyatakan penelitian ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2018.

“Unipa bekerja sama dengan Bappeda untuk melakukan penelitian ini dan dibiayai oleh Bappeda,” ungkapnya.

Meskipun demikian, pemilihan metodologi dan penentuan sampel sudah disesuaikan dengan Kepmen Nomor KEP/25/M.PAN/2004.

“Di dalamnya diatur bahwa sampel didasarkan pada jumlah unsur atau dimensi dengan rumusan jumlah unsur ditambah 1 dikalikan 10,” ungkapnya.

Unsur yang dimaksudnya adalah unsur-unsur dalam RPJM Kabupaten Sikka tahun 2013-2018 yang berjumlah 35 unsur.

Dengan rumusan Jumlah Dimensi+1×10 maka akan diperoleh sampel minimal sebanyak 360 responden. Namun, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik tim peneliti meningkatkan jumlah sampel menjadi 500.

Tim peneliti juga terlebih dahulu melakukan uji normalitas data yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel ini layak atau tidak.

“Silahkan cek bagaimana lembaga survei seperti LSI menentukan sampel untuk meneliti indeks kepuasan masyarakat di DKI Jakarta. DKI yang sebesar itu pun LSI hanya menggunakan 500-600 responden,” tegasnya.

Penentuan banyaknya responden per kecamatan disesuaikan dengan besarnya presentase penduduk di wilayaj tersebut. Selanjutnya jawaban responden dikategorikan ke dalam 4 skala.

Pertama adalah Sangat Tidak Puas dengan rentangan 0-25 %, kedua adalah Cukup Puas/Kurang Puas dengan rentangan nilai 26-50 %, ketiga adalah Puas dengan rentangan nilai 51-75 %dan keempat adalah Sangat Puas dengan rentangan 76-100%.

“Kalau orang mengerti statistik dia akan lihat bahwa hasil penelitian itu persentasi tertinggi adalah 70% dan itu pun hanya pada 1 kecamatan,” ungkapnya.

Hasil survei indek kepuasan masyarakat per kecamatan menunjukkan Kecamatan Magepandan 66,22%, Kecamatan Nita 61,53%, Kecamatan Paga 67,28%, Kecamatan Nele 58,88%, Kecamatan Koting 61,40%, Kecamatan Lela 59,78%, Kecamatan Kewapante 70,83%, Kecamatan Bola 56,59%, Kecamatan Talibura 58,16%. Selain itu Kecamatan Alok 58,36%, Kecamatan Mego 63,63%, Kecamatan Palue 62,12%, Kecamatan Waigete 60,07%, Kecamatan Tanawawo 47,87%, Kecamatan Waiblama 58,00%, Kecamatan Doreng 60,07, Kecamatan Mapitara 65,96%, Kecamatan Kangae 66,36%, Kecamatan Hewokloang 66,87%, Kecamatan Alok Timur 58,22%, dan Kecamatan Alok Barat 66,48%.

Menurutnya, selama ini mengukur kinerja pemerintahan hanya merujuk pada input dan out put atau apa yang direncanakan dan apa yang dicapai namun tidak mengukur tanggapan masyarakat.

“Tujuannya bukan hanya untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan RPJMD melainkan juga untuk mengetahui prioritas kepentingan untuk pembangunan ke depannya,” ujar Welem.*** (ADP/VoN)

Foto Feature: Bupati dan Wakil Bupati Sikka, Yosep Ansar Rera dan Paulus Nong Susar saat meresmikan jembatan Watu Wa di Desa Done, Kecamatan Magepanda pada 23/1/2016 (Foto: Gelora Sikka)

Komentar

comments

VOX Share Button

Check Also

Calon DPRD Ende Belum Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani

Ende, Vox NTT- Komisioner KPU Kabupaten Ende, Djamal Umar menyebutkan, calon legislatif (caleg) dari masing-masing …