Redaksi, Vox NTT-Kabar duka kematian Adelina Sau, TKI asal TTS kembali menyahut kita persis di tengah hiruk pikuk pemilihan Gubernur NTT tahun ini. Adelina adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang meninggal karena disiksa majikannya di Malaysia.

Wanita asal Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) ini dikabarkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah bertingkat dua, di Tanam Kota Permai, Penang, Malaysia.

Oleh majikannya,  dia tak diberi makan dan disuruh tidur bersama seekor anjing di tempat parkiran mobil tuannya. Tragisnya, peristiwa sadis ini diterima Adelina pada setiap malam selama satu bulan terakhir sebelum maut menjemputnya.

Sebelum meninggal, perempuan berumur 21 tahun ini sempat dibawa ke rumah sakit Bukit Mertajam, Malaysia, namun tak tertolong.  Adelina meninggal pada hari Minggu, 11 Februari 2018.

Hingga kini cerita detail tentang detik-detik kematian Adelina masih suram terdengar. Nyaris tak ada pesan terakhir yang disampaikannya untuk keluarga dan masyarakat NTT. Siksaan fisik yang membuatnya mati tanpa daya dipendamnnya hingga ke liang lahat. Seperti teman-temannya yang lain, Adelina mati dalam diam, tanpa suara.

Terlepas dari itu, detik-detik penderitaan Adelina menyisahkan narasi pilu. Ia tak diberi makan dan dibiarkan tidur bersama anjing di teras rumah majikannya. Kenyataan tragis ini sesungguhnya simbol penghinaan paling keji terhadap derajat kemanusiaan di zaman ini.

Kematian Adelina adalah suatu bukti bahwa NTT sampai saat ini masih dilanda darurat kemanusiaan yang sangat hebat.

Tanah ini tak hanya dikenal rintihan si miskin menjerit, tetapi juga ladang penjualan manusia. Nyawa demi nyawa telah hilang meninggalkan duka. Kematian telah menjadi peristiwa lumrah layaknya seekor anjing yang digilas mobil di jalan raya. Sempat diusut namun cuma tipu daya mengibuli publik. Kematian pun sirna bersama hilangnya memori publik.

Tercatat, sepanjang tahun 2017, sebanyak 62 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur yang pulang dengan peti mati. Ini belum terhitung dengan kasus serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka mati dengan tubuh penuh luka, jahitan di mana-mana bahkan organ tubuhnya hilang entah ke mana. Tragis dan memilukan.

Kenyataan pahit dari tahu ke tahun ini rupanya belum memberi isyarat penuntasan kasus human trafficking di daerah ini. Kasus demi kasus nyatanya tidak tuntas dijalankan aparat penegak hukum. Jaringan mafia yang punya kuasa, uang dan kewenangan menggunakan segala macam cara demi menutupi kasus ini, termasuk merekayasa fakta agar lolos dari jeratan hukum.

Pada saat yang sama, masyarakat, keluarga korban dan aktivis kemanusiaan hanya mampu menebak-nebak dari luar sistem sembari menghubung-hubungkan berbagai peristiwa untuk dirangkai menjadi kesimpulan.

Mereka dipaksa untuk menemukan kebenaran dari luar sistem tanpa mengetahui bagaiamana fakta yang sebenarnya. Pencarian kebenaran faktual lagi-lagi hanya menjadi kewenangan penegak hukum yang sejak awal terindikasi terlibat dalam masalah itu sendiri. Sungguh menyakitkan. Rasa kemanusiaan disayat pisau hukum yang tumpul di hadapan kuasa dan uang.

Kekecewaan mungkin juga ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum sudah sampai di titik nadir. Lembaga yang menjadi harapan satu-satunya para korban untuk menemukan keadilan, namun tak kunjung tiba. Sungguh mahalnya rasa keadilan negeri ini.

Sekejam inikah kerakusan manusia? Kematian Adelina, inikah yang terakhir? Atau haruskah ribuan Adelina lagi mati agar nurani penguasa di daerah ini bisa tersentak?

Bagi segelintir orang yang hidup dalam kemapanan, peristiwa yang hanya dinarasikan lewat teks ini mungkin hanya memberi efek haru sepintas saja. Begitu ada kabar baru yang lebih seru, ingatan akan kasus ini pelan-pelan redup hingga akhirnya sirna begitu saja. Padahal perjuangan untuk memberantas penjualan manusia tidak cukup pada level narasi tekstual belaka. Kita yang mengutuk dan menulis ungkapan belasungkawa dalam berbagai media tak akan mampu menghentikan kiriman peti mati dari luar negeri.

Perjuangan menghentikan kasus human trafficking di NTT sesungguhnya perjuangan melawan sistem kekuasaan yang tidak berpihak kepada kemanusiaan. Kekuasaan yang menyembah pada uang dan tahta. Bukan pada manusia.

Pada akhirnya, perjuangan ini membutuhkan political will dari para pemimpin dari level desa sampai ke pusat. Persoalan human trafficking tidak cukup pada seruan moral apalagi himbauan para penguasa, tetapi harus menjadi kegelisahaan politik yang dinyatakan lewat kebijakan dan regulasi yang kuat.

Karena melawan sistem, maka mau tidak mau penuntasan kasus ini harus digedor dari dalam tubuh kekuasaan. Momentum pilkada serentak yang dijalankan tahun ini harus membawa misi kemanusiaan tersebut. Barisan rakyat yang haus akan kemanusiaan dan keadilan harus mendorong proses demokrasi ini agar dapat melahirkan pemimpin humanis dan peka terhadap masalah kerakyatan.

Tak hanya sampai di situ, semua kalangan yang menginginkan perubahan harus mendorong dan mengawal kandidat terbaik agar penuntasan kasus human trafficking mampu dinyatakan dalam program yang terukur mulai dari jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

NTT membutuhkan seorang pemimpin yang konsisten dan mengorbankan ‘kenyamanan politiknya’ demi menuntaskan kasus ini. Kita butuh seorang pemimpin yang sanggup menaklukan godaan kekuasaan dan rela menderita demi kepentingan rakyat kecil.

Adelina memang tidak bersuara. Kesakitan atas siksaan fisik yang ia rasakan berlalu hingga ajal menjemputnya. Kematiannya tidak meninggalkan pesan apapun bagi keluarga dan orang NTT. Namun kematian itu sendiri adalah pesan yang melampaui narasi. Kematian Adelina adalah simbol kekuasaan yang rakus dan tidak berprikemanusiaan. Kematiannya adalah simbol kematian rasa kemanusiaan kita.

Sekali lagi, di tengah suasana pilgub NTT yang makin dinamis ini, kematian Adelina adalah pesan serius bagi para kandidat agar jangan bermain-main dengan kekuasaan. Human trafficking harus segera dihentikan sekarang sebelum Negara dan daerah ini berada di titik tak bisa balik. (Irvan/Vox NTT).

alterntif text