Home / Berita Terkini / GmnI Kefamenanu Desak Ketua DPRD Mundur, Apa Kata Frengki?
Massa aksi dari GMNI Kefamenanu saat berada di gedung DPRD TTU. (Foto: Eman Tabean)

GmnI Kefamenanu Desak Ketua DPRD Mundur, Apa Kata Frengki?

Kefamenanu,Vox NTT-Puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Kefamenanu mendesak ketua DPRD TTU, Hendrikus Frengki Saunoah untuk mundur dari jabatannya.

GmnI menilai Frengki tidak mampu mengurus jalan Kukun-Maurisu di kecamatan Bikomi Selatan yang selama ini rusak parah. Padahal ruas jalan tersebut menjadi penopang utama kebutuhan masyarakat setempat.

Sikap tegas itu disampaikan oleh puluhan aktivis GMNI Kefamenanu saat melakukan aksi long march dari kompleks BTN, Desa Naiola menuju Gedung DPRD TTU, Kamis (22/01/2018).

Pantauan VoxNtt.com, tampak puluhan aktivis yang mengenakan kaos merah membawa poster yang bertuliskan, “GMNI Cabang Kefamenanu Desak Ketua DPRD Kabupaten TTU Mundur dari Jabatan Karena Tidak Mampu Mengurus Jalan Kukun-Maurisu. Merdeka,”.

BACA: GMNI Desak DPRD TTU Setujui Anggaran Rp 16,4 M untuk Jalan Kukun-Maurisu

Para aktivis juga mendesak para wakil rakyat untuk segera menyetujui alokasi pembangunan jalan dengan anggaran sebesar Rp 16,4 Miliar.  Anggaran ini oleh seluruh fraksi di DPRD TTU dikurangi ke perencanaan semula yakni Rp 2,4 miliar.

Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frengki Saunoah saat dikonfirmasi media ini via telepon, Kamis (22/02/2018) menyarankan GMNI agar sebelum melakukan aksi sebaiknya pahami dulu proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Menurut ketua DPC PDIP TTU tersebut, pihaknya tidak diwajibkan untuk menyetujui usulan dari pemerintah daerah yang dinilai tidak cermat dan inkonsistensi.

Pasalnya dalam perencaan awal pembangunan jalan Kukun-Maurisu, pemerintah daerah hanya mengajukan sebesar Rp 2,4 miliar untuk pengerjaan lapen.

Namun anehnya, lanjut Frengki, dalam perjalananya malah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 14 miliar agar ruas jalan tersebut bisa langsung dihotmix.

“Saat pengajuan awal itu hanya Rp 2,4 miliar untuk lapen lalu dalam perjalanan ajukan lagi penambahan Rp 14 miliar katanya untuk hotmix, ini menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam perencanaan sehingga teman-teman di DPRD menolak” tegas legislator asal dapil Insana tersebut.

Terkait tuntutan aktivis GMNI agar dirinya mundur dari jabatan hal tersebut menurutnya sangat tendensius dan sangat tidak beralasan.

Bagi Frengki sudah menjadi tugas DPRD untuk mengamankan uang rakyat demi tercapainya kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

 

Lebih jauh Frengki mengungkapkan berkaca pada banyaknya pembangunan gedung yang mangkrak di TTU, dia menyarankan agar aktivis GMNI memberikan saran kepada pihak pemerintah daerah agar membuat perencanaan yang matang sehingga tidak ada lagi pembangunan yang terbengkalai seperti saat itu.

“Jadi mahasiswa yang kritis sedikit dong jangan kritik yang tidak pada tempatnya, saya sarankan sebaiknya mereka pergi untuk memberikan saran bagi pemerintah daerah agar membuat perencanaan yang baik sehingga tidak ada lagi pembangunan yang mangkrak seperti saat ini” tandas Frengki.

Penulis:Eman Tabean

Editor: Irvan K

Komentar

comments

VOX Share Button

Check Also

Mengenang Kembali Aksi ‘Penertiban’ Rakyat Miskin di Zaman Bupati Ansar

Maumere, Vox NTT– Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera kembali maju sebagai calon bupati Sikka dalam …