Calon Gubernur dari Paket Harmoni, Beny Kabur Harman berpose bersama Ketua DPC Partai Demokrat Sikka, dan perwakilan masyarakat di Desa Langir Kangae yang menandatangi kontrak politik dengan paket Harmoni

Maumere, Vox NTT- Selama ini wacana kontrak politik antara calon kepala daerah atau calon anggota DPR sering didengungkan.

Di NTT wacana ini pun lebih sering hanya menjadi pemanis bibir saat momentum politik datang.

Meskipun demikian, pada perhelatan demokrasi langsung pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tahun 2018 ini, ada calon yang berani melakukan yakni Pasangan Benny K Harman dan Benny A Litelnoni (Paket Harmoni).

Pada kesempatan kampanye dialogis bersama masyarakat Desa Langir, Kecamatan Kangae, Sikka pada Senin (2/4/2018) lalu, Paket Harmoni dan masyarakat setempat melakukan kontrak politik.

Salah satu pemuda setempat, Laurensius Januarius merupakan perwakilan masyarakat yang menandatangani kontrak politik tersebut menilai apa yang dilakukan oleh Harmoni merupakan langkah maju dalam demokrasi langsung.

“Selama ini para calon hanya datang sosialisasi lalu meminta masyarakat memilih namun ketika berkuasa mereka tidak lagi berkonsultasi dengan rakyat tetapi dengan urusan partai politik di parlemen,” terangnya saat dihubungi VoxNtt.com, Sabtu (7/4/2018).

Selain itu, lulusan filsafat Universitas Widya Mandala Surabaya ini menilai dengan adanya kontrak politik masyarakat memiliki keyakinan untuk mendukung dan akan aktif menagih.

“Kalau ini direspon secara baik oleh elemen gerakan maka akan menjadi ruang untuk mendorong partisipasi rakyat nanti pasca Pilkada,” tegasnya.

Hal serupa disampaikan salah satu aktivis muda di Sikka, Aryo Adityo. Menurutnya, kontrak politik antara Harmoni dan masyarakat merupakan bentuk bentuk penghormatan terhadap rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Adanya kontrak politik itu menunjukkan cita-cita kesejahteraan bersama. Bukan hanya tanggung jawab Harmoni melainkan juga rakyat yang mendukungnya.

“Kita sebagai orang muda harus mendukung Paslon yang mau memajukan demokrasi dan menghormati rakyat melalui kontrak politik. Kalau ada Paslon yang tidak berani melakukan kontrak politik bisa saja hanya akan memberikan janji politik palsu,,” tegas alumni PMKRI Maumere tersebut saat dihubungi VoxNtt.com, Rabu (11/4/2018).

 

Penulis: Are de Peskim
Editor: Adrianus Aba

alterntif text