Home / Berita Terkini / Kisruh Guru THL di Matim, Simbol Buruknya Citra Bupati Tote
Kristoforus Djarot, Koordinator guru THL di Matim (Foto: Istimewa)

Kisruh Guru THL di Matim, Simbol Buruknya Citra Bupati Tote

Borong, Vox NTT- Gelombang sorotan kebijakan Bupati Manggarai Timur (Matim), Yosep Tote di akhir kepemimpannya terus mengalir.

Sorotan tajam kembali menyasar ke bupati Matim dua periode itu, setelah adanya kebijakan pengurangan insentif guru THL  dari Rp 1.250.000 per-bulannya menjadi Rp 700.000. Pengurangan itu setara dengan honor guru Bosda yang selama ini sebesar Rp 700.000/bulan.

Hal itu merupakan keputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Matim, Frederika Soch.

Koordinator guru THL, Kristoforus Djarot dengan tegas menyatakan, keputusan Kadis Frederika telah mencoreng citra bupati dan DPRD Matim, sebab telah melanggar Perda  APBD Matim tahun 2018.

“Keputusan Kadis PK Matim berdampak pada buruknya citra Bupati Matim, Yosep Tote di akhir periode II ini,” ujar Kristo melalui pesan WhatsApp-nya, Minggu (15/04/2018).

Dia mengaku sudah sangat geram setelah keputusan itu dikeluarkan, namun Bupati Tote tampak cuek tidak meresponnya.

Bupati yang berpasangan dengan Agas Andreas itu seakan tidak mendengar jeritan para guru yang sudah menjadi garda terdepan dalam memajukan pendidikan di Matim.

“Aneh, pemimpin ko apatis dengan kondisi rakyatnya sendiri. Rakyat menjerit, pemimpin malah memilih tutup mata dan telinga,” ujar Kristo.

Dia menegaskan, Komunitas Guru THL akan terus berjuang menyikapi keputusan pengalihan dan penghapusan 109  guru Bosda oleh Kadis Frederika.

Sebab pemerintah dan DPRD dinilainya tidak pro rakyat dalam mengambil tindakan terkait kisruh penurunan gaji guru THL dan penghapusan 109  guru Bosda tersebut.

Apalagi, menurut Kristoforus, kondisi yang terjadi di lapangan penerima Bosda mendapat tambahan honor dari komite, walaupun tidak sama dengan guru THL.

Dikatakan, pengalihan THL dan penghapusan tenaga Bosda akan berakibat pada besarnya beban orangtua siswa untuk membayar uang komite.  Sebab, guru Bosda dan THL nantinya akan dibiayai oleh komite. Hal ini tentu saja akan berdampak buruk pada hubungan antara pihak sekolah dengan komite.

Lagi pula, kata dia, banyak siswa yang tidak mau bersekolah di satu lembaga tertentu karena  biaya mahal.

“Sesungguhnya banyak masyrakat  Matim yang sedang tidak puas dengan Pemkab dan kehadiran Kadis PK ini. Tetapi mreka enggan mengatakannya. Apalagi guru yang penuh dengan keluguhannya,” ujar Kristo.

“Sebelumnya  saya mengirim pesan di  grup Dinas PK Matim menuntut untuk kembalikan guru THL yang dialihkan ke Bosda dan kembalikan 109 tenaga Bosda yang dihapus itu. Namun tidak ada respon,” tambahnya.

Dia mengaku aneh dengan sikap Kadis Frederika yang bahkan mengancam akan memecat para guru THL karena telah mengadu persoalan tersebut ke lembaga DPRD Matim. Kata Kristo, pengancaman itu disampaikan lewat kepala sekolah masing-masing guru THL yang mengadu.

“Aneh pemimpin zaman now. Tidak mau menerima kritikan, padahal itu untuk membangun. Saya sangat kecewa dengan pemimpin yang tidak mau menerima masukan dan pengaduan. Haruskah kami diam dan pasrah,” ungkap Kristo.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, di balik kebijakan itu Kadis Frederika menyampaikan isi hatinya untuk guru-guru THL.

“Saya mohon kepada  guru THL, kalian tidak boleh emosi. Sebab, bukan kami sengaja menyusahkan kalian, tetapi kami juga diperiksa oleh BPK dan hasilnya  guru THL dan guru Bosda menjalankan tupoksi yang sama yaitu mengajar  dan dibiayai oleh sumber dana yang sama yaitu APBD II dan saran BPK harus memilih salah satu,” tulis Kadis Frederika lewat pesan WhatsApp-nya, Jumat sore, 6 April lalu.

Menurut dia, jika semua menjadi guru THL yaitu 2.407 orang, maka pihaknya mengalami kekurangan dana sebesar Rp 15.886.200.000.

“Sehingga kami memilih semua Rp 700.000  dulu dengan harapan kalau daerah mampu, tahun depan kita berikan semua guru THL. Kalau dana Rp 15.886.200.000 ditambah. Itu harapannya. Keluhan dan kesulitan kalian guru, kami juga sangat prihatin. Tetapi, aturan yang mengatur kita. Tuhan memberkati tugas kita semua. Amin,” demikian curhat Kadis Frederika.

Dia membeberkan jumlah guru THL di Matim hanya 253 orang. Sedangkan  guru Bosda  sebanyak 2.407 orang.

“Kita kerja pakai aturan bukan pakai otot dan emosional,” tegasnya.

 

Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba

Klik di sini untuk membaca berita-berita seputar kisruh insentif guru THL di Matim

Komentar

comments

VOX Share Button

Check Also

KPU Mabar Tetapkan DPT Pilgub NTT

Labuan Bajo, Vox NTT- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) telah melaksanakan rapat …