Anggota DPR RI, Johnny G Plate saat mengunjungi Desa Loce, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai pada 3 Mei 2018

Ruteng, Vox NTT- Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Johnny G Plate menyatakan, rakyat bisa mempertanyakan jika ada anggota dewan yang tidak menjalankan reses.

Menurut dia, reses telah diatur oleh Undang-undang, di mana anggota dewan diwajibkan turun ke Dapilnya masing-masing dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat.

Reses itu penting dilakukan untuk mendengar aspirasi, usul, saran, kritikan, dan masukkan entah ke lembaga dewan atau pemerintah atau dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Johnny Plate menegaskan, reses harus dilaksanakan sebagai implementasi fungsi representasi DPR, DPRD, dan DPD. Rapat dewan di luar ruangan sidang tersebut telah memakai uang Negara.

Karena itu, Sekjen Partai NasDem tersebut menyatakan, rakyat berhak mempertanyakan jika ada anggota dewan yang tidak menjalankan reses.

“Biaya reses itu dari saku negara atau daerah, bukan biaya dari saku pribadi,” ujar Johnny Plate saat menjalankan reses di Aula Paroki Loce, Desa Loce, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Kamis (03/05/2018).

Selain menyentil tentang reses, dia juga dalam kesempatan tersebut mengingatkan bahwa tugas anggota DPR bukan untuk mengerjakan proyek pembangunan.

Anggota dewan mulai dari pusat hingga daerah tidak diperkenankan untuk mengerjakan proyek. Hal tersebut tentu saja sesuai perintah Undang-undang.

Jika ada anggota dewan banyak bicara tentang proyek hingga urusan pembagiannya, kata Johnny Plate, maka masyarakat harus tutup telinga. Sebab pembicaraan tentang pengerjaan proyek sudah berada di luar tugas dan kewenangannya.

Anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 itu mengatakan, tugas dewan sudah jelas dalam Undang-undang. Salah satunya tentang fungsi penganggaran.

Hal itu berarti dewan bersama pemerintah membahas bersama tentang postur anggaran dan alokasinya.

Setelah semua dibahas dan disetujui, maka urusan selanjutnya, yakni tataran pelaksanaan adalah pemerintah atau eksekutif.

“Betul, dewan bahas itu anggaran dan alokasinya. Setelah ditetapkan, maka urusan pelaksanaan itu kewenangan pemerintah. Kalau ada anggota dewan banyak bicara proyek hingga ke hal-hal teknis-teknis, maka masyarakat harus tutup telinga. Legislator seperti itu tidak perlu didengarkan,” katanya.

 

Penulis: Adrianus Aba

alterntif text