Ketua Fraksi Demokrat DPRD TTS, Benny Banamtuan (Foto: Istimewa)

Soe, Vox NTT- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Daerah TTS bersama DPRD TTS semestinya dilaksanakan pada Jumat, 25 Mei 2018.

Namun rapat tersebut terpaksa ditunda karena Bupati TTS Paul Mella tidak hadir.

Dikabarkan, RDP akan dilakukan dengan agenda pembahasan rasionalisasi anggaran dan masalah defisit anggaran.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD TTS, Benny Banamtuan dengan tegas menyatakan, pemerintah tidak bisa hanya mengutus Sekretaris Daerah untuk menghadiri RDP bersama dewan.

Dia beralasan, idealnya harus dihadiri bupati atau wakil bupati sebagai pimpinan wilayah.

Apalagi, kata Benny, RDP akan membahas kebijakan dan politik anggaran.

“Jangan kita paksakan agar RDP ini untuk dilanjutkan, sebab RDP tersebut sangat berkaitan dengan rasionalisasi anggaran dan masalah defisit yang tidak hanya mengutus Sekda sebagai perwakilan pemerintah tetapi bupati ataupun wakil harus hadir karena ini berkaitan dengan politik dan kebijakan anggaran. Sebaiknya kita tunda saja sampai dengan bupati sebagai kepala daerah hadir,” tegas Benny Banamtuam.

Benny menyarankan agar Pemkab TTS menyiapkan data dan dokumen untuk kemudian disampaikan kepada dewan pada saat RDP dilaksanakan.

“Tolong siapkan semua data dan dokumen yang berkaitan RDP,” katanya.

Ketua DPRD TTS, Jean Neonufa yang memimpin langsung RDP tersebut akhirnya menjatuhkan palu sidang penundaan hingga Senin, 28 Mei 2018.

Syaratnya Bupati TTS Paul Mella diwajibkan untuk hadir dalam RDP.

Sementara Sekretaris Daerah TTS Marten Selan yang juga hadir pada RDP tersebut menjelaskan, pokok atau materi yang akan dibahas bersama dewan adalah mengenai defisit anggaran sebesar Rp 110 Miliar. Sebab itu perlu dilakukan rasionalisasi.

Secara etika rasionalisasi, kata Marten, perlu dibicarakan bersama DPRD TTS untuk mengatasi defisit.

Semua data dan dokumen sudah disiapkan.

Marten Selan menambahkan, Bupati TTS sedang mengikuti RUPS Bank NTT, sehingga tidak hadir dalam RDP pada Jumat, 25 Mei.

Dia sendiri hadir di gedung dewan karena diperintahkan untuk menghadiri RDP tersebut.

Namun, kata Marten, akan jauh lebih bagus kalau RDP dihadiri langsung oleh bupati sebagai kepala daerah.

“Kami sudah siapkan data dan dokumennya mengenai defisit anggaran yang nantinya dicarikan jalan keluar bersama DPRD termasuk dengan cara rasionalisasi. Tapi karena yang disepakati bapa-bapa dewan untuk bapa bupati yang harus hadir untuk menjelaskan ya, saya pikir itu jauh lebih baik dan memang harusnya begitu (bupati hadir),” kata Marten Selan

Penulis: Paul Resi
Editor: Adrianus Aba

alterntif text