Ketua KPW PRD NTT, Yosef Sudarso Asafa

Maumere, Vox NTT– Momentum elektoral pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2018 di NTT telah usai.

Meskipun demikian, Partai Rakyat Demokratik (PRD) NTT mengingatkan rakyat agar tidak menjadikan Pilkada sebagai akhir dari perjuangan politik.

Ketua Komite Pimpinan Wilayah (KPW) PRD NTT, Yosef Sudarso Ada, menilai selama ini rakyat hanya dijadikan stempel legitimasi kemenangan elit dalam perebutan kekuasaan. Namun setelah memperoleh kekuasaan, rakyat jarang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan publik.

“Rakyat harus mengoptimalkan perannya tidak hanya sebatas pemberi stempel legitimasi kemenangan oligarki kekuasaan saja,” tegasnya saat dihubungi VoxNtt.com pada Senin (16/07/2018).

PRD berpendapat dari sekian banyak calon kepala daerah dipilih dalam pemilukada serentak 2018 di NTT, tidak ada yang cukup representatif mewakili kepentingan rakyat.

“Mereka mayoritas adalah muka-muka lama yang tidak berbukti berbakti secara total kepada rakayat banyak. Bahkan banyak dari mereka adalah elit yang terlibat di dalam banyak kebijakan yang menyengsarakan rakyat selama ini,” pungkasnya.

Oleh karena itu, bagi PRD hari pencoblosan hanya titik awal perjalanan panjang era baru pembangunan daerah ini selama masa waktu lima tahun kedepan.

“Siapapun dari mereka yang terpilih tidak akan membawa perubahan yang otentik jika rakyat tidak dilibatkan atau melibatkan diri secara aktif dalam mengawal proses pembangunan daerahnya masing-masing,” tegas lulusan Fakultas Hukum Universitas Kristen Arta Wacana ini.

Di era desentralisasi atau otonomi daerah ini, PRD juga mengingatkan agar pemerintah daerah menyeimbangkan posisi masyarakat (society) dan negara (state) agar pengalaman masa lalu dimana negara berposisi superordinat, superior dan kuat sementara masyarakat pada posisi subordinat, inferior, lemah, tidak terulang.

Menurut Yosef, salah satu usaha memperkuat partisipasi rakyat dalam pembangunan NTT ke depan adalah terjaminnya ruang publik sebagai tempat diskursus masalah-masalah rakyat. Dengan demikian, peran masyarakat sipil dalam melakukan advokasi, pemberdayaan dan kontrol sosial-politik dapat terwujud.

Penulis: Are De Peskim

Editor: Irvan K

alterntif text