DPP GMNI saat berdiskusi membahas pertemuan IMF dan Bank Dunia (Foto: Dok. GmnI)

Kupang, Vox NTT- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengajak rakyat dan mendesak pemerintahan Jokowi keluar dari keanggotaan International Monetary Fund (IMF).

Hal ini diserukan GMNI menyikapi agenda IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018 mendatang.

“GMNI mengajak segenap elemen masyarakat untuk bersatu padu mendesak pemerintah RI untuk mengambil sikap tegas keluar dari cengkraman IMF,” tegas Leo Liwun, DPP GMNI Bidang Ekonomi Koperasi dalam siaran pers yang diterima VoxNtt.com, Senin (03/09/2018).

DPP GMNI, kata Leo, menilai acara yang dihadiri 15.000 peserta dari 189 negara anggota IMF ini, tidak akan membawa manfaat bagi perekonomian Indonesia di waktu mendatang.

Dikatakan pertemuan ini hanya membahas kepentingan kapitalis global untuk memuluskan cengkramannya pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

“Pertemuan ini malah membuat pemodal asing leluasa mendikte kebijakan-kebijakan ekonomi negara berkembang dan kemudian mengotrolnya” tutur Leo.

DPP GMNI, jelas Leo, konsisten menolak agenda ini karena bertolak belakang dengan ideologi Marhaenisme.

“Marhaenisme menghendaki adanya kedaualatan ekonomi dan politik not intervensi. Bangsa ini sudah berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan agar bisa benar-benar berdaulat artinya dalam dinamika berbangsa, idealnya politik, ekonomi dan budaya diatur sendiri oleh bangsa ini” papar Leo.

“Kita punya potensi jumlah penduduk yang banyak, luas wilayah yang besar, sumber daya alam yang memadai. Potensi ini sudah memungkinkan kita untuk berdaulat,” lanjutnya.

Leo yakin, di bawah kendali Jokowi, Indonesia bisa keluar dari IMF asalkan rakyat tidak terpecah-belah dan bersatu mendukung pemerintah.

“Sudah setengah abad lebih kita menjadi anggota IMF namun Indonesia tetap menjadi negera berkembang di tengah SDAnya yang melimpah. Akibatnya kita gagal mewujudkan cita-cita membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila” tegasnya.

Dalam diskusi bulanan DPP itu menghasilkan beberapa sikap politik GMNI yakni :
1. Menolak agenda IMF Annual Meeting
2. Mendorong pemerintah untuk keluar dari keanggotaan IMF
3. Mendesak pemerintah untuk menjalankan konsep Tri Sakti.

Penulis: Tarsi Salmon

Editor: Irvan K

alterntif text