Jakarta, VoxNtt.com-Wacana hadirnya PT. Master Long Mining Resources (MMR) yang akan melakukan penambangan mangan di Blok Nggalak dan Blok Maki, kecamatan Reok Barat, Manggarai, Flores, NTT, diduga karena politik transaksional antara pemda dan investor tambang.

Hal itu disampaikan Koordinator Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) SVD Ruteng, Pastor Simon Suban Tukan, kepada media ini di Ruteng, Selasa (10/012017)

Menurut pastor Simon, jenis politik seperti ini kerap disebut adanya kompromi untuk membagi-bagi kekuasaan.

BACA: Fasilitasi Perusahaan Tambang Diduga Politik Transaksional Deno-Madur

Selain Pastor Simon, Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), RD. Siprianus Hormat, kepada VoxNtt.com, di Kantor KWI, Jakarta, pada Selasa (10/01) mengatakan  tanah Flores bukan daerah untuk pertambangan.

“Prinsipnya membuka tambang dalam konteks Pulau Flores menurut saya bukan tempatnya”, ujar Romo Sipri.

Dia menjelaskan, akibat dari aktivitas tambang sangat membahayakan, bahkan mematikan.

“Lihat saja apa yang sudah terjadi di bagian utara Manggarai seperti di kecematan Reok, serta dampak-dampak lingkungan yang ditinggalkan oleh pertambangan itu”, tegasnya.

Sipri meminta kepada pemerintah daerah Manggarai agar mencari solusi lain dalam mensejahterakan masyarakat.

“Mungkin tujuan mereka adalah kesejahteraan masyarakat, tapi ini kan ibaratnya semacam nanti kontra-produktif, dimana kesejahteraannya dapat tapi merusak segala  tatanan hidup. Maksudnya baik tapi prosedur dan cara-caranya mengorbankan nilai-nilai lain, padahal masih banyak cara yang bisa dilakukan”, ungkapnya.

Romo Sipri juga menyayangkan peran perangkat daerah yang menurutnya belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pun jabatan lain.

BACA: Perusahaan Tambang Disinyalir Akan Beroperasi di Reok Barat Manggarai

Menurut dia, perangkat daerah adalah mereka yang diberi peran bekerja mensejahterakan rakyat, bukan malah menyakitkan masyarakat.

“Sebenarnya di situlah peran perangkat-perangkat daerah yang diangkat oleh negara ini untuk memikirkan secara serius. Tidak bisa jabatan itu dinikmati tanpa memikirkan perhelatan masyarakat yang jauh lebih besar”, ungkap Romo Sipri yang saat ini menjabat Sekretaris Eksekutif KWI.

Bisa jadi, lanjutnya ketika aktivitas tambang kembali berjaya di tanah Flores, Manggarai khususnya, disebabkan oleh perangkat daerah yang tidak berpikir akibat dari aktivitas tambang tersebut.

“Saya mau katakan bahwa Flores bukan tempatnya, masih ada hal-hal lain yang bisa dibangun untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks geografis, Flores bukan untuk tambang”, tegasnya. (Ervan Tou/VoN)

Foto Feature: RD. Sipri Hormat, Sekretaris KWI

alterntif text