Andri Garu saat memberikan arahan kepada Kader DPC Hanura Mabar

Labuan Bajo,Vox NTT– Anggota DPD RI, Adrianus Garu diminta untuk membahas persoalan penyelewengan dana desa di sejumlah desa di Manggarai Barat (Mabar) dengan Pemerintah Pusat.

Permintaan itu disampaikan sejumlah Kader DPC Partai Hanura Mabar saat acara dialog bersama pengurus DPP Hanura di Labuan Bajo, Jumat (10/3/2017).

Dalam acara pengukuhan pengurus baru DPC yang berlangsung di kantor Hanura Mabar itu, kader mengharapkan Andri Garu bisa menyampaikan berbagai penyelewengan desa dengan pemerintah pusat.

Kader Hanura, Nikolaus Kelani mengatakan persoalan di Mabar akhir-akhir adalah para kepala desa sering menyelewengkan dana desa. Hal tersebut dianggap menjadi persoalan biasa oleh masyarakat dan kepala desa itu sendiri.

Menurut dia, proyek dana desa hanya diurus oleh kepala desa tanpa melibatkan masyarakat. Apalagi, informasi penggunaan dana desa yang cendrung tertutup dengan masyarakat.

“Kami minta Pak Andri Garu untuk membahas permasalahan dana desa di Mabar ini di Jakarta. Agar Pemerintah Pusat di Jakarta tahu kalau ada persoalan pengunaan dana desa di Mabar,” ujar Nikolaus.

Sementara itu, Andri Garu dalam tanggapannya mengatakan penyebab terjadinya penyelewengan dana desa disebabkan oleh berbagai faktor. Itu antara lain, Pilkades langsung, gaji kepala desa yang sangat kecil, serta mental dan prilaku masyarakat itu sendiri.

Untuk menghilangkan kebiasaan penyelewengan desa, maka semua masyatakat harus mengubah mental terlebih dahulu.

Salah satu pengurus pusat Hanura itu menambahkan, para kepala desa tidak boleh sepihak dalam menjalankan pembangunan desa.  Semua masyarakat harus dilibatkan.

Ia juga meminta masyarakat wajib mengawas pembangunan di desanya.

Manurut Andri Garu, jika masyarakat aktif bersama-sama mengawasi, maka penyelewengan pengunaan dana tidak dilakukan oleh para kepala desa. (Gerasimos Satria/VoN)