Cypri Dale (kiri) dan Pastor Max Regus (kanan)

Kota Kupang, Vox NTT-Perkembangan kasus Pantai Pede di mana pemerintah tetap ngotot untuk mendirikan hotel oleh pihak swasta mendapat sorotan keras dari Pastor Max Regus, peneliti di School of Humanities, Tilburg University, the Netherlands dan Cypri Dale, peneliti di Institute of Social Anthropology, Bern University, Switzerland. 

Di tengah aspirasi masyarakat untuk tetap mempertahankan pantai itu sebagai ruang publik, kedua peneliti kelahiran Manggarai, Flores, NTT ini  melihat gejala ini sebagai Malaise Kekuasaan Akut yang sedang menggerogoti politik dan kekuasaan di NTT dan Manggarai Barat.

“Malaise Kekuasaan itu semacam gejala umum dari depresi, sakit mental dan moral yang mengindikasikan atau ada bersamaan dengan penyakit-penyakit akut lain” tegas mereka dalam press release yang diterima VoxNtt.com, Jumat (30/03/2017).

Pertama, kedua peneliti ini menjelaskan bahwa malaise kekuasaan itu berhubungan dengan paradoks kekuasaan dimana Gubernur NTT sudah terlalu lama berada di tampuk kekuasaan.

Kekuasaan yang berada terlalu lama di genggaman akan menyebabkan depresi etis mengerikan dari kekuasaan.

Kekuasaan itu tidak bertambah kuat dalam arti efektif mendorong transformasi sosial, politik, ekonomi berkeadilan, malahan lebih cenderung mengalami pengeroposan pada esensi fundamental keberpihakan pro-publik.

“Penyakit yang sama bisa mengidap pola laku kekuasaan Bupati Mabar yang sudah menggenggam dua periode dalam kekuasaan. Mereka tidak peduli dengan lalu lintas suara dan aspirasi publik” tulis mereka.

Kedua, Pro-kontra soal Pede sebetulnya dapat menjadi titik penting bagi Gubernur NTT untuk menghentikan semua bentuk kerja sama dengan investor dalam penggunaan kawasan Pede. Namun itu tidak dilakukan. Malahan menurut mereka, pemerintah mengabaikan teriak protes dari publik dan rekomendasi dari institusi lebih tinggi seperti semisal Kementerian dalam negeri.

Ironisnya, menurut mereka, malaise kekuasaan ini juga mendera pemerintahan kabupaten.

Pemerintah Mabar tidak pernah secara eksplisit ‘berdiri bersama rakyat’ sehingga begitu mudahnya Gubernur NTT berkelit dan memberikan ruang bagi korporasi mengeksploitasi situasi keterbelahan ini.

Ketiga, ketika Gubernur NTT berkukuh mempertahankan keputusannya berdasarkan prosedur legal-formal yang sudah diambil, yang juga masih dipertanyakan banyak elemen.

Terkait hal ini, Pastor Max dan Cypri menilai Gubernur NTT sedang memperlihatkan dirinya sebagai ‘mesin kekuasaan/birokrasi’ tanpa jiwa.

“Mesin itu bergerak tanpa panduan etika sosial politik. Tidak mendengar suara publik adalah ciri dari disposisi kekuasaan seperti ini. Dan ini salah satu lapisan yang mengandung bau anyir yang membungkus malaise kekuasaan politik” tegas keduanya.

Keempat, sikap ‘tegar tengkuk’ penguasa lokal dalam dalam konteks Pede mengungkapkan terbangunnya semacam ‘political not-working’ di tubuh para penguasa.

Publik yang sedang menyuarakan pendapat lain tentang jalan sesat pembangunan tidak dihiraukan.

Malahan menurut kedua peneliti ini, penguasa lokal membela dan menjadi representasi kekuatan kapital yang mengunci dan menutup akses publik dalam ruang-ruang pembangunan.

Kelima, dalam kasus Pede Gubernur NTT dan Bupati Mabar secara faktual kehilangan legitimasi politik.

Dalam kondisi malaise kekuasaan seperti ini, Pastor Max dan Cypri berpendapat agar publik memberikan tekanan secara bergelombang pada institusi-instutusi politik dan kekuasaan yang lebih tinggi. Tujuannya agar mereka tidak terjangkit penyakit malaise kekuasaan kiriman Gubernur NTT dan Bupati Mabar. (Andre/VoN)

 

alterntif text