Illustrasi (Foto: liputan6.com)

Redaksi, Vox NTT-Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi lewat perangkat-perangkat sosial media  telah berhasil menciptakan demokrasi politik yang kian lugas dan transparan.

Sifat media sosial yang mudah diakses dan egaliter terbukti mampu mempengaruhi pandangan politik serta partisipasi masyarakat dalam diskursus demokrasi.

Namun perkembangan demokrasi digital yang tidak dibarengi dengan rasionalitas pemilih dapat berakibat fatal bagi demokrasi itu sendiri.

Dalam media sosial seperti facebook, twitter, WA, Line, instagram, dll sangat tampak perang opini  yang dikemas dalam berita hoax.

Tak hanya berita hoax, foto dan video pun dielaborasi menjadi ‘senjata audio-visual’ yang siap ditembak kapan saja ke ruang publik. Tujuannya agar  membentuk persepsi positif terhadap seorang figur dan merusak figur  yang lain.

Perang opini menjelang pemilihan Gubernur NTT pada tahun 2018 mendatang adalah contoh latah bagaimana ruang public dijadikan saluran informasi strategis untuk menguasai memori public.

Dalam media sosial upaya untuk merebut simpatik publik sangat gencar dimainkan oleh tim medsos masing-masing kandidat.

Perang opini dalam konteks tertentu memang dapat membantu pemilih untuk menemukan figure yang tepat, andai kata tim medsos dari semua kandidat mampu menyuguhkan data dan rekam jejak yang factual.

Namun menjadi kontra-produktif ketika penggiringan opini publik dilakukan dengan cara memanipulasi  fakta apalagi menyebarkan hoax ke ranah public.

Masyarakat pemilih pada akhirnya terjebak dalam ilusi perseptual dimana terciptanya interpretasi atau penafsiran yang salah terhadapap seorang figur.

Dampaknya, konsep dan gambaran diri seorang figure bukan lagi  terbentuk oleh realitas nyata, rekam jejak dan reputasi yang ia capai melainkan oleh ilusi-ilusi yang terekam dari kabar hoax.

Semakin dipompa ke ruang public maka semakin besar peluang kabar hoax itu melekat hingga akhirnya membatu dalam memori publik.

 

Setiap orang bisa saja terpengaruh oleh kabar hoax termasuk yang mengklaim dirinya sebagai pemilih rasional. Pasalnya tindakan membagikan sebuah berita hoax di media sosial lebih mudah ketimbang menelurusi kebenaran dari kabar itu sendiri.

Karena itu, menjadi pemilih yang benar-benar rasional membutuhkan tiga perangkat utama yakni cara berpikir logis, kritis dan faktual.

Dengan kemampuan berpikir logis setidaknya voters mampu bernalar secara benar lalu menarik kesimpulan yang tepat atas beragam isu politik yang saat ini berseliweran di ruang politik.

Namun berpikir logis saja belum cukup karena yang logis itu belum tentu benar bahkan jauh dari kebenaran.

Banyak orang yang terjebak dalam silogisme semu yang sengaja diciptkan untuk mengibuli public dari kebenaran. Silogisme itu sengaja dibangun secara deduktif maupun induktif.

Sebagai misal, ada tesis yang sengaja dibangun dalam suatu berita hoax bahwa partai politik tertentu anti keberagaman.

Si A misalnya kader partai tersebut. Jika ditarik secara logis maka sintetis yang dihasilkan, si A adalah anti keberagaman. Pertanyaanya apakah faktanya si A anti keberagaman? Belum tentu benar.

Berpikir logis memang perlu namun belum cukup untuk menopang kebenaran suatu isu politik. Maka perlu dilengkapi dengan berpikir kritis.

Berpikir kritis dalam konteks ini adalah keputusan yang hati-hati dan tidak tergesa-gesa untuk menerima, menolak, menangguhkan dan mengabaikan penilaian terhadap suatu pernyataan dan isu politik.

Berpikir dalam cara demikian memampukan seseorang untuk mengambil jarak, mempertanyakan, tidak menerima segala sesuatu secara dogmatis, menunda terlebih dahulu putusan-putusannya untuk melihat dan memahami suatu objek secara lebih mendalam.

Berpikir logis dan kritis selanjutnya perlu disempurnakan dengan realitas faktual yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, disentuh dan diukur.

Karena itu penting bagi semua pengguna media sosial di NTT untuk menelisik kebenaran suatu isu dengan menelusuri rekam jejak dan reputasi kandidat tertentu.

Penelusuran atas rekam jejak dan reputasi kandidat membantu kita untuk terhindar dari jebakan ilusi perceptual dalam media sosial.

Dengan berpikir kritis, logis dan faktual setidaknya membantu kita untuk menyaring setiap informasi agar dapat menentukan siapa figur yang paling tepat memimpin NTT. (Irvan Kurniawan/VoN)

alterntif text