Oleh: Alfred Tuname

Sebelumnya, mari kita membaca kisah tragicomedy Slobodan Praljak di ruang sidang Pengadilan Kriminal Internasional bagi bekas Yugoslavia (ICTY) di Den Haag, Belanda (30/11/2017). Setelah dijatuhi hukum selama 20 tahun di ruangan itu, Praljak meminum cairan beracun. Seketika, ia tewas dan membawa semua kisah tragis perang Kroasia-Bosnia (1992-1994).

Kematian Praljak terbaca sebagai sikap pembelaan atas ideologi semu yang kuat melekat di benaknya. Baginya, boleh jadi, tindakah pengusiran, pembunuhan dan pembantaian warga muslim Bosnia dalam tragedi perang Kroasia-Bosnia adalah sikap patriotis seorang Jenderal. Praljak mungkin merasa tidak bersalah. Karena itu, aksi bunuh dirinya adalah pilihan “politis” sang jenderal untuk mempertahankan “kaca mata kuda” patriotisme.

Pilihan bunuh diri Slobodan Praljak tidak lain merupakan ideological gesture par exellence. Tindakan bunuh diri sang jenderal menjadi kemenangan ideologis bagi sang jenderal itu sendiri. Kematian adalah kebebasan dari semua tuduhan dan hukuman.

Inilah yang bagi filsuf Zizek, “ideology stands for the distortion of rational argumentation and insight due to the weight of the “pathological” external interest of power, exploitation…” (1994). Tentu pikiran Praljak berisi amunisi argumentasi rasional yang distortif.

Lantas, yang hilang dari tindakan bunuh diri Praljak di ruang sidang itu adalah keadilan. Korban tidak melihat laku tobat dalam diri pelaku kejahatan. Pelaku pun hilang dengan kebenarannya yang semu.

Lepas dari Praljak, kita masuk pada ruang sidang DPRD Manggarai (25/11/2017). Di sana, argumentasi politik berubah menjadi perkelahian politik riil. Politik pun tak lagi sebagai perbincangan yang rasional demi kepentingan bersama, perkelahian politik rebut porsi mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

Tampak ada semacam politik semu (ersatz politics) dalam ruang sidang. Bahwa para politisi tidak sedang menyelenggaran fungsi budgeting tetapi “piracy”. Tak ada kontrol penggunaan anggaran, tetapi berebutan ambil porsi-porsi proyek demi kepentingan sendiri. Pada skala nasional, publik bila melihat contoh nyata megaskandal politik E-KTP di DPR RI.

Memang, seorang politisi bertanggung jawab untuk mengeksekusi aspirasi-asprasi dari daerah pemilihannya (dapil). Aspirasi konstituen itu wajib dipenuhi sampaikan ke pemerintah dan dipenuhi. Hal itu lumarah dalam politik keterwakilan.

Akan tetapi, perjuangan seorang politisi tidak hanya mementingkan konstituennya saja. Kaca mata politik seorang politisi mestinya melihat segenap masyarakat sebagai subyek yang diperjuangkan dalam proses pembangunan. Ego politik yang “dapil-sentris” mesti dihilangkan dari benak seorang politisi.

Dengan begitu, di ruang sidang, perbicangan politik menjadi pertentangan yang rasional. Dinamika ruang sidang pun menjadi “pertujukan” argumentasi politik yang rasional, bukan sentimental dan ad hominem (fitnah) apalagi tunjuk otot (toto gelu dalam bahasa Manggarai). Ngotot tidak berarti pakai otot.

Sehingga, distribusi dan alokasi anggaran pembangunan pun menjadi rasional sebagai hasil perbincangan politik yang rasional. Di sini, rasional berarti accountable, tranparency, fair dan holistic. Bukankah good govenance dimulai dari rasionalitas politik seperti itu?

Mengingat rencana pembangunan pemerintah (eksekutif) itu bersifat menyeluruh (holistic), pendekatan skala prioritas dan berkelanjutan (sustainability) tentu mengakar dalam pola kebijakan. Dengan postur anggaran terbatas dan pola regulasi yang ketat, anggaran pemerintah diarahkan untuk tepat sasaran, adil dan bisa dipertanggungjawabkan. Penggunaan anggaran pun tidak bisa dipaksakan, sebab kondisi riil anggaran sangat terbatas.

Atas kondisi itulah, seorang politisi DPRD mesti menghilangkan cara berpikir kecil (tombo koe, dalam bahasa Manggarai) yang berisi kecurigaan dan tudingan yang tidak berdasar dan di luar nalar pembangunan. Kecurigaan dan tudingan yang kurang pantas seperti itu menunjukan kepribadian seorang politisi yang lemah dalam berargumentasi.

Kekuatan seorang politisi itu ada para berargumentasi, bukan unjuk kemarahan dan orasi yang irasional infantilistik (kekanak-kanakan). Sifat infantilistik seorang politisi persis setali tiga uang dengan politisi yang jarang datang sidang (sibuk Pilkada, mungkin), atau datang, duduk, diam, duit. Jika begitu, sebenarnya, mereka sudah gagap menjadi politisi sejati.

Thus, jika ditarik lebih jauh, kisruh ruang sidang DPRD Manggarai berkisar seputar “metapolitik” Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Semua politisi DPRD sedang harap-harap cemas menyambut Pileg 2019. Kepastian keterpilihan kembali (re-elected) manjadi pertaruhan politik dalam setiap gestur politik politisi.

Oleh karena itu, bisa dimengerti, aksi saling rebut anggaran proyek demi Dapil menjadi salah satu cara untuk memenangkan hati konstituen. Setiap politisi ingin tampak bagai sinterklas politik di jelang tahun politik 2019. Jalas ada do ut des-nya: beri untuk dapat (weri po ako, bundu orang Manggarai).

Semua itu sah-sah saja dalam politik. Masyarakat pun sudah tahu gelagat dan niat politik politisi. Simpati rakyat akan ada bila sikap politisi sesuai dengan norma dan budaya yang melekat (embodied) dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya arus proyek pembangunan yang masuk. Sebab di benak masyarakat, proyek pembangunan itu bukan milik politisi legislatif, tetapi pemerintah eksekutif. Jadi, laku politik politisi mesti elegan, bukan sembarangan.

Politik (praktis) itu cara genit untuk memenangkah hati rakyat demi kekuasaan. Lalu, kekuasaan itu dirayakan demi hasrat kesejahteraan masyarakat. Itulah perayaan demokrasi politik yang selalu kita lakoni. Demokrasi politik tidak boleh dipasung dalam pikiran-pikiran kecil dan kepentingan-kepentigan pribadi yang mengangkangi moral dan etika politik. Ketika hardware politik kita adalah demokasi, maka software-nya adalah moral dan etika politik. Dengan begitu, laku politik politisi pun menjadi cerminan kesantunan dan keadaban politik.

Sebenarnya, rakyat tak ingin politisinya kehilangan kesantunan dan keadaban politik. Rakyat tak ingin menyaksikan politisi berubah dari preman dengan bertindak vandalistis di ruang sidang. Jadilah seorang politisi sejati, beradab dan berbudaya.

*Alfred Tuname

Penulis dan Esais

alterntif text