Ratusan Masa Aksi Saat Berada di Depan Kantor Gubernur NTT Rabu, 28 Maret 2018 (Foto : Tarsi Salmon/Vox NTT)

Kupang, Vox NTT-Ratusan Warga Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Aksi Rakyat NTT Menggugat menduduki kantor gubernur NTT Rabu (28/03/2018) sekitar pukul 11:30 Wita.

Aksi demonstrasi yang terdiri dari 94 elemen se-Kota Kupang ini sebagai bentuk solidaritas dan kecaman atas maraknya perdagangan orang yang terjadi di NTT.

Pantauan VoxNtt.com,  ratusan masa aksi mulai melakukan orasi di Mapolda NTT. Setelah berorasi di sana, masa kemudian melakukan long march menuju Kantor Gubernur NTT di Jalan Eltari, Kota Kupang.

Mereka membawa beberapa spanduk yang bertuliskan ‘Mari Dengarkan Suara Korban Perdagangan Orang’. Selain itu mereka membawa keranda mayat yang bertuliskan ‘RIP Provinsi NTT’.

Saat tiba di Kantor Gubernur, masa aksi memaksa masuk untuk menemui Gubernur NTT namun gagal karena beliau beralasan tidak berada di tempat.

Dalam siaran pers dari Aliansi Rakyat NTT Menggugat yang diterima Voxntt.com, Rabu (28/3/2018) siang, menjelaskan, dalam empat tahun terakhir angka kematian buruh migrant asal NTT melonjak tinggi.

Bahkan dalam data BNP2TKI 90 persen korban buruh migran asal Indonesia yang meninggal di luar negeri pada tahun 2017 berasal dari NTT. Sedangkan tahun ini saja sudah 23 warga asal NTT yang pulang dalam kondisi meninggal.

“Dalam bahasa BNP2TKI mereka terbanyak adalah ‘pekerja migran ilegal’. Bahkan ketika jenazah mereka tiba di kargo bandara yang ditanya oleh BP3TKI adalah ‘mana surat identitas mereka’. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada rasa kemanusiaan. Pemerintah daerah pun juga sama. Pemimpin hanya bisa terenyuh, tetapi tidak ada kebijakan publik yang memadai. Tidak ada koordinasi antara pimpinan daerah di Provinsi NTT. Bahkan Presiden RI pun tidak memiliki rencana yang memadai untuk melawan perdagangan orang. Padahal ini jenis kejahatan baru yang skalanya sama dengan terorisme dan perdagangan narkoba,” kecam aliansi ini.

Dikatakan soal moratorium pengiriman TKI ke Malaysia yang didengungkan selama ini hanya boleh dibuka jika:

Pertama, layanan administrasi kependudukan sudah menjangkau seluruh pelosok Provinsi NTT.  Hingga hari ini sebanyak 900 ribu orang NTT tidak memiliki EKTP. Hingga hari ini 50% desa di NTT sangat sulit dijangkau. Pemerintah perlu melakukan ‘revolusi mental’ dalam hal memberikan pelayanan administrasi
kependudukan di Provinsi Kepulauan NTT.

Kedua, BP3TKI harus membuka kantor cabang di seluruh kabupaten di NTT.

Ketiga,  BLK (Balai Latihan Kerja) harus didirikan di seluruh kabupaten di NTT.

Keempat,  anak-anak yang putus sekolah ditangani dengan program pendidikan yang memadai.

Kelima,  setiap kepala desa telah mendata secara rinci warganya yang melakukan migrasi dan mencatat berapa warga yang hilang.

Lebih lanjut aliansi juga mendesak Pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar mendengarkan suara korban. Jangan hanya melihat warga negara dari kacamata administrasi semata, tetapi harus meletakan mereka dalam kacamata kemanusiaan.

“Korban perdagangan orang harus dilayani dan persoalan mereka perlu dimengerti. Selama ini proyek penanggulangan perdagangan orang hanya bersifat sepihak dan kental dengan ‘mafia proyek’ tidak menyentuh substansi,” tulis mereka.

Aliansi juga bahkan mengendus ada oknum di BNP2TKI/BP3TKI, yang memiliki PPTKIS untuk mengirimkan TKI. 

Situasi ini mendesak pemerintah NTT untuk melakukan revolusi dalam menangani perdagangan orang.

Secara tegas aliansi meminta pemerintah daerah di NTT agar segera menyatakan darurat perdagangan orang. Pemerintah daerah, baik kota, kabupaten maupun provinsi, segera melakukan tindakan emergency untuk melakukan tindakan pencegahan dalam proses rekrutmen TKI maupun modus perdagangan orang lainnya.

Penulis  : Tarsi Salmon

Editor    : Adrianus Aba