LLaurentius Ni, pemerhati sosial asal Manggarai Timur (Foto: Istimewa)

Borong, Vox NTT- Bupati Manggarai Timur Yosep Tote dan DPRD didesak untuk segera mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis PK Matim) Frederika Soch, atas keputusannya menyetarakan gaji guru THL dan Bosda. 

“Bupati dan DPRD mesti segera evaluasi kinerja Kadis PK Matim yang sudah merugikan guru-guru,” tegas Dosen STKIP St. Paulus Ruteng, Laurentius Ni kepada VoxNtt.com, Rabu (11/04/2018).

Menurut Laurentius, keputusan Kadis PK Frederika telah merugikan dan merampas keadilan guru-guru sebagai garda terdepan dalam pembentukan karakter anak bangsa.

Dikatakan,  persoalan keputusan Kadis Frederika tentang pengurangan honor guru THL dari Rp 1.250.000 menjadi Rp 700.000 sebagai pilihan atas rekomendasi BPK telah menuai kritikan dari berbagai pihak.

Dia mengatakan, kritikan ini menunjukkan besarnya perhatian semua pihak atas kinerja guru. Apalagi para guru diberi upah yang tidak berimbang dengan energi yang mereka berikan untuk mencerdaskan anak bangsa.

Menurut Laurentius, ada beberapa hal yang semestinya dilakukan oleh Dinas PK Matim berkaitan dengan rekomendasi BPK tersebut.

Baca: Format Minta Bupati Tote Peka Terhadap Kisruh Guru THL

Pertama,  keputusan itu telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2018 yang telah dibuat, asas lex superior derogat legi inferiori ( Perda lebih tinggi kedudukan hukumnya dari keputusan kepala dinas). Oleh karena itu, keputusan itu harus tunduk pada Perda.

Kedua, jika rekomendasi BPK memilih salah satu antara mengikuti honor Bosda atau honor THL, maka sebaiknya memilih untuk mengikuti honor THL. Jika demikian, maka pasti muncul pertanyaan dari mana dana untuk menutupinya?  Di sini perlu pembahasan lebih lanjut antara DPRD dan pemerintah untuk mencari jawaban atas persoalan tersebut.

Ketiga, pemberlakuan pengurangan insentif pada tahun 2018 (tahun berlakunya anggaran) adalah suatu tindakan detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang).

Keempat, pengurangan honor guru THL hanya ada di Dinas PK. Sementara di dinas-dinas lain taat asas dengan Perda APBD yang telah dibuat. Sehingga honor THL di dinas-dinas lain tidak ada pengurangan. Kalaupun terjadi pengurangan tentu melalui suatu pembahasan di DPRD untuk mencari solusi.

 

Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba

alterntif text