Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate saat diterima oleh warga di halaman Gereja Robek, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Kamis (03/05/2018). (Foto: Adrianus Aba/ Vox NTT)

Ruteng, Vox NTT- Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate menggelar reses  dengan ratusan warga di halaman Gereja Robek, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Kamis (03/05/2018).

Dalam kesempatan tersebut, Johnny menjelaskan, APBN tahun 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun.

Dari total tersebut sebanyak Rp 1.454,5 trilun digunakan untuk belanja Pemerintah Pusat dan transfers ke provinsi, kabupaten/kota, dan desa sebesar Rp 766,2 triliun.

Menurut dia, selama ini Pemerintah Pusat sudah menggelontorkan dana  yang begitu besar ke daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Sayangnya, dana yang turun ke daerah seakan belum menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat.

Salah satu soalnya, kata Jhonny, kemampuan gubernur, bupati, dan kepala desa yang masih minim dan kebijakannya belum terarah pada kebutuhan untuk mensejaterakan masyarakat.

Karena itu, di moment Pilgub NTT 2018 ini dia mengajak warga agar memilih pemimpin tidak saja karena mengatahui go’et (ungkapan dalam bahasa adat Manggarai) dan jago berpidato.

“Kita butuh pemimpin yang mengetahui masalah daerahnya. Bukan cuma yang bisa go’et-go’et saja, bukan cuman yang pidato-pidato saja,” ujar Johnny.

Sekjen Partai NasDem itu mengingatkan agar jangan salah memilih pemimpin. Sebab jika salah hanya karena satu menit coblos di tempat pemungutan suara (TPS), maka resikonya selama lima tahun ke depan.

“Pilih Gubernur yang paham betul tentang prosedur ini. Pemerintah-pemerintah daearah yang tahu betul tentang jaringannya. Mengenal siapa saja pengambil keputusan di tingkat nasional,” ujar Johnny Plate.

“Jangan sampai jeje  (gemetar), setiap kali ke Jakarta jeje, supaya tidak jeje pakai broker, pakai perantara. Kalau pakai broker pakai perantara, ada ongkosnya namanya fee, begitu kasih ongkos deko le  (ditangkap) oleh Jaksa, deko le KPK karena korupsi,” sambungnya.

Menurut dia, hal-hal tersebut rentan terjadi karena para pemimpin daerah belum memiliki jaringan hirarkis hingga ke pusat.

 

Penulis: Adrianus Aba