Kaum ibu dilibatkan dalam pekerjan pembersihan salah satu ruas jalan yang mau dibangun Lapen tahun 2018 di Desa Bangka Pau (Foto: Hironimus Pengko)

Borong, Vox NTT-Dana Desa (DD) tahun 2018 di Desa Bangka Pau, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur fokus untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Desa Bangka Pau, Hironimus Pengko mengatakan, rincian dana yang masuk ke desanya tahun 2018 ini, antara lain, DD sebesar Rp 752.576.400 dan ADD sebesar Rp 318.000.000. Totalnya mencapai
1 Miliar lebih.

DD, kata Pengko, dialokasikan untuk pembangunan untuk infrastruktur di Desa Bangka Pau. Alokasinya seperti, pembangunan Lapen 880 meter di dua dusun dengan anggaran Rp 600 juta, pembangunan TPT, bantuan rehabilitasi 5 unit rumah, masing-masing, rumah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 10 juta dalam bentuk bahan bangunan dan juga finishing balai desa.

Dia menambahkan, DD untuk pemberdayaan yakni insentif posyiandu, bantuan modal untuk kelompok pembuatan minyak cengkih di Wae Nggelur, dan bantuan keluarga yang terkena bencana kebakaran.

Menurut Kades Pengko, dengan adanya pembangunan jalan, TPT, dan irigasi bisa membantu ekonomi masyarakat. Meskipun sedikit, tetapi semua masyarakat desa ikut merasakannya.

Bahkan dengan adanya DD masyarakat begitu antusias karena mereka ikut terlibat dalam semua jenis kegiatan.

“Ibu-ibu justru meminta kalau bisa pekerjaan dilakukan oleh mereka semua. Apalagi itu dengan adanya upah 60.000/hari pada tahun 2017 yang lalu. Mereka sangat antusias menyambut program-program desa,” ujar Kades Pengko kepada VoxNtt.com di kantornya, Rabu (02/05/2018).

Dia menjelaskan, konsep Pemerintah Pusat bertujuan untuk pemerataan pembangunan di desa. Konsep ini sudah menjadi ujung tombak pembangunan karena sangat nyata dirasakan masyarakat.

Lebih lanjut kata Kades Pengko, pemanfaatan DD tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Di situ mengatur dan menjamin desa diberi kewenangan untuk memutuskan sebuah pembangunan agar cepat maju.

Dia mengaku, sebelum proses pembangunan selama ini pihaknya tetap mengikuti prosedur dengan melibatkan BPD dan tokoh masyarakat. Itu terutama untuk memutuskan pembangunan prioritas.

Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba