Ketua DPD PSI Manggarai Timur , Pankrius Purnama (Foto: Nansianus Taris/Vox NTT)

Borong, Vox NTT-Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Manggarai Timur (PSI Matim), Pankrius Purnama menyebut perekrutan tenaga harian lepas (THL) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sarat nepotisme.

Menurut Purnama, selama ini THL yang dipekerjakan di setiap OPD di Matim hampir pasti lahir dari proses manga ata onen (MAO) – ada orang dalam.

Para THL ini direkrut berdasarkan garis saudara, teman akrab, ada hubungan keluarga, dan lain-lain, bukan berdasarkan kemampuannya atau nepotisme.

Itu terutama ada hubungan kekekrabatan dengan kepala dinas, pejabat elite, dan anggota DPRD Matim.

Meskipun, lanjut dia, tidak semua dari para pejabat ini punya titipan THL di setiap OPD di lingkup Pemkab Matim.

Namun, Purnama sendiri sangat menyayangkan praktik nepotisme perekrutan THL tersebut.

“Kalau mau daerah ini maju, ya THL itu harus diuji kompetensinya sebelum bekerja. Jangan karena adik atau anak pejabat, masuk saja. Tidak menempatkan orang berdasarkan bidangnya,” ujar Purnama kepada VoxNtt.com di Sekretariat DPD PSI Matim, Jumat (25/05/2018).

Tudingan PSI Matim tersebut tentu saja memiliki alasan tersendiri. Menurut Purnama, ada orang tamatan kesehatan tetapi dipekerjakan sebagai THL di Dinas Kominfo Matim.

Ada pula sarjana pendidikan, tetapi direkrut menjadi THL di Dinas Pertanian.

“Pertanyaanya, apa yang dia buat di sana? Tentu dia bisa bekerja, tetapi kinerja pasti tidak maksimal. Inilah yang mengakibatkan daerah ini belum maju-maju. Tidak menempatkan orang pada tempatnya,” ujar Purnama.

Dia menambahkan, selama ini Kadis di Matim terkesan seperti “bupati kecil”. Artinya, Kadis seenaknya mengangkat dan memberhentikan THL tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kinerja.

“THL juga bekerja asal bapa senang (ABS),” tegasnya.

Atas persoalan tersebut, ke depan PSI Matim menginginkan agar proses perekrutan THL  harus sesuai kebutuhan daerah.

Purnama menegaskan, Pemkab Matim harus membuka proses pelelangan THL melalui uji kompetensi.

Sehingga THL yang lolos  harus benar-benar telah teruji kemampuannya. Dengan begitu, THL tersebut pasti bisa bekerja dengan optimal untuk kemajuan Matim.

“Kita tahu bahwa begitu banyak putra-putri kita di Matim yang memiliki potensi. Melalui seleksi itu bisa memberi kesempatan bagi mereka semua untuk jadi THL. Selain itu juga dengan adanya seleksi tersebut tidak akan lagi praktik MAO (manga ata onen),” tandas Purnama.

Dia juga berharap, ke depan Pemkab Matim mesti mengevaluasi kinerja para THL yang sudah ada.

Hal itu dilakukan agar bisa mengetahui sejauhmana peran dan kontribusi mereka dalam memajukan pembangunan Kabupaten Matim.

“Jumlah mereka terlalu banyak dan cukup menguras APBD kita. Bayangkan data terakhir kita habiskan 70 miliar untuk upah para THL. Anggarannya besar, apa, seperti apa, dan sejauhmana kontribusi mereka untuk daerah ini. Kalau untuk gunting koran saja di kantor yah, pangkas saja. Terlebih yang berijasah paket itu. Masih banyak di luar sana para sarjana yang mampu untuk bekerja,” tegas Purnama.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan VoxNtt.com belum berhasil mengonfirmasi Pemkab Matim terkait tudingan PSI tersebut.

 

Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba