Kepala BKD Manggarai, Wili Ganggut saat konfrensi pers di kantornya, Kamis (13/09/2018) (Foto: Ardy Abba/Vox NTT)

Ruteng, Vox NTT- Kepala Badan
Keuangan Daerah (BKD) Manggarai, Wili Ganggut menjelaskan soal dana SILPA dalam
KUA PPAS Perubahan tahun 2018.

Menurut dia, target SILPA murni Kabupaten Manggarai tahun 2017 lalu yang
sudah disepakati bersama lembaga DPRD sebesar Rp 35.266.710.834.

Namun sesuai pemeriksaan BPK, ternyata realisasi SILPA murni atau yang bebas
digunakan hanya sebesar Rp 7.983.529.773,34. Itu berarti bahwa defisit SILPA
murni tahun 2017 lalu sebanyak 27.283.181.060,66.

Sedangkan, SILPA yang sudah ada peruntukannya sebesar Rp 44.898.271.463.

Selain soal defisit SILPA, Wili juga menjelaskan bahwa tahun 2017 lalu juga
mengalami penurunan pos pendapatan sebesar Rp 8.171.387.823,34.

Setelah dihitung antara defisit SILPA murni dengan penurunan pos pendapatan,
maka totalnya mencapai Rp 35.454.568.884.

Dikatakan, untuk menutupi defisit tersebut, Pemkab Manggarai merencanakan
rasionalisasi pada sejumlah item belanja di setiap organisasi perangkat daerah.
Total rasionalisasi tersebut sebesar Rp 46.243.752.739,58.

Menurut Wili, setelah dihitung antara defisit SILPA dengan rencana
rasionalisasi, maka ada kelebihan dana sebesar Rp 10.789.183.855,58.

Kelebihan dana rasionalisasi ini, lanjut dia, digunakan untuk membayar
sejumlah kawajiban berupa konstruksi dalam pengerjaan (KDP) sebesar Rp
6.867.004.974.

Rinciannya; KDP di Dinas PUPR sebesar Rp 3.441.793.622, Dinas Kesehatan
sebesar Rp 2.096.899.624. Sementara sisanya ada di perangkat daerah lainnya.

“Selebihnya untuk membayar hutang di beberapa di OPD. Kemudian sisanya
sebesar 1.339.000.000 digunakan untuk kebutuhan pada beberapa OPD,” ujar
Wili kepada sejumlah awak media saat konfrensi pers di Kantor BKD Manggarai,
Kamis (13/09/2018).

“Yang harus kita penuhi karena ada beberapa pertimbangan teknis dan
mendesak yang harus dipenuhi dalam program kegiatan,” sambungnya.

Lantas apa alasan ada kewajiban KDP dalam KUA PPAS Perubahan tahun 2018 di
Dinas PUPR Manggarai?

Wili beralasan karena pada tahun 2016, Pemkab Manggarai mendapatkan tambahan
DAK kurang lebih 29 Miliar dari Kementerian.

Namun demikian, DAK tersebut baru ditransfer pada bulan Desember tahun 2016.

Uang ini, kata dia, tidak bisa digunakan karena baru ditransfer setelah
penetapan APBD 2016. APBD ditetapkan pada bulan November, sedangkan DAK 29 M
baru ditransfer pada bulan Desember.

“Uang digunakan pada perubahan APBD. Sehingga pada perubahan APBD 2017,
kurang lebih 16 M diantaranya bawa ke PU untuk rehabilitasi jalan, dan
lain-lain,” jelasnya.

“Praktis yang kerja itu kan tidak mungkin dalam waktu tiga bulan, pasti
ada pekerjaan yang kurang yang harus dibawa ke 2018,” sambung Wili.

Dia menambahkan, DAK tambahan itu baru dieksekusikan kurang lebih pada
perubahan APBD 2017.

Setelah penetapan APBD 2017 dilakukan proses tender yang tidak ada kaitannya
dengan laporan ke Kementerian.

Sehingga dalam pelaksanaannya, ada beberapa item pekerjaan yang tidak
selesai. Sehingga, ada KDP di KUA PPAS Perubahan tahun 2018.

“Jadi ada DAK di Dinas PU, DAK itu juga ada di Dinas Kesehatan. Tapi
bedanya kalau DAK yang ada di Dinas Kesehatan yang ada kaitan dengan Peraturan
Menteri Keuangan, sedangkan DAK yang ada di PU ada tambahan DAK memang dari
Kementerian,” jelas Wili.

Penulis: Ardy Abba

alterntif text