Puluhan warga Kabupaten Kupang saat tiba di Kantor DPRD NTT, Kamis 13 September 2018 (Foto: Tarsi Salmon/Vox NTT)

Kupang, Vox NTT- Puluhan warga
Kabupaten Kupang menggelar aksi unjuk rasa di DPRD NTT, Kamis (13/9/2018),
sekitar pukul 11.30 Wita.

Kedatangan warga tergabung dalam ‘Aliansi Rakyat Kabupaten Kupang Menggugat’
itu untuk menolak Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan kapada PT Panggung Guna
Ganda Semesta dan PT Puncak Keemasan Garam Dunia.

Warga juga meminta untuk membatalkan HGU atas lahan tersebut dan
mengembalikan kepada masyarakat.

Tak hanya itu, warga juga meminta untuk menghentikan pencaplokan hak-hak
rakyat dan hak-hak ulayat yang mengatasnamakan pembangunan dan mencederai
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Puluhan warga Kabupaten Kupang ini datang dari enam desa. Keenamnya yakni, Desa
Oebelo, Nunkurus, Oelatimo, Bipolo, Kelurahan Merdeka, dan Bau Bau.

Pantauan VoxNtt.com, mereka mulai berkumpul di depan Gedung Olahraga (GOR)
NTT dan melakukan long march menuju Kantor
DPRD NTT dengan membawa sejumlah spanduk, poster, dan bendera Merah Putih.

Namun, saat tiba di Kantor Dewan, tak seorang pun anggota DPRD yang masuk
kantor dengan alasan lagi kunjungan kerja (Kunker).

Yeskial Seik, salah satu tokoh masyarakat dalam orasinya mengatakan,
kehadiran mereka sebagai orang NTT yang berbudaya dan beradab.

“Kami datang ini tidak sebagai musuh, tetapi kami membawa saudara-saudara
kami, anak-anak kami, di mana tanah kami selama 26 tahun kami bekerja sebagai
orang pencuri. Oleh karena itu, kami minta kepada bapak-bapak dewan agar bisa
berjuang untuk membantu kami. Dan bisa mengembalikan hak-hak kami seperti
semula. Supaya kami bekerja dengan tenang untuk bisa dapat nafkah untuk
anak-anak kami,” kata Yeskial dengan suara lantang.

Jhon Ricardo, Koordinator Sekber Relawan Jokowi yang tergabung dalam aksi
itu mengatakan, Hak Guna Usaha (HGU) ini dikeluarkan pada tahun 1992 dengan
luas tanah 3.722 hektare.

“Yang proses dari tanah ulayat dan tanah rakyat ini menurut kami itu
dilakukan pencaplokan, bukan pelepasan hak. Apa ukurannya pertama, banyak yang tidak ganti rugi. Kedua, masyarakat pada saat itu diintimidasi disuruh tanda tangan
kertas kosong, stempel kosong tanpa jelas apa maksudnya. Setelah itu baru
masyarakat sadar bahwa ternyata tanah mereka sudah diambil oleh pemerintah.
Nah, itu sebenarnya yang membuat kami dari relawan Jokowi merasa punya
kepentingan untuk menjelaskan ulang kepada pemerintah bahwa dari proses HGU ini
rakyat sangat dirugikan,” kata Jhon kepada wartawan usai aksi itu.

Dia mengatakan, sejak HGU dikeluarkan pada tahun 1992 sampai sekarang tanah
itu tidak pernah dipergunakan sebagaimana fungsinya. “26 tahun tanah ini
ditelantarkan,”ujarnya.

Di atas tanah seluas 3.722 hektare itu, kata dia, ada sawah masyarakat,
tempat ibadah, rumah masyarakat, serta aktivitas masyarakat di situ.

“Sehingga kami merasa bahwa perusahaan ini tidak bijaksana dalam hal ini.
Dan bagi kami ini juga kelemahan pemerintah ketika tanah HGU ini selama 26
tahun ditelantarkan harusnya pemerintah berinisiatif untuk membatlkan HGU itu,
bukan membiarkan atau memberikan perpanjang lagi,” tutur Jhon.

Sesuai dengan PP 10/2009 mengisyaratkan, lanjut dia, kepada BPN, jika tanah
yang di-HGU itu ditelantarkan, maka pemerintah memberi peneguran sebanyak tiga
kali dan tidak diindahkan, maka HGU harus dicabut dan dikembalikan untuk
rakyat.

“Ini perintah UU, apa yang terjadi selama 26 tahun, tanah itu tidak
pernah dikelola, namun tiba-tiba ada PT. Garam Dunia yang datang dan
menyampaikan kepada warga di Desa Oebelo Kelurahan Merdeka, Baubau, Desa
Nunkurus, Desa Oelatimo dan Desa Bipolo, bahwa tanah dari PT. PGGS sudah
diakuisisi oleh PT. Garam Dunia,” katanya.

Masyarakat pemilik lahan, kata dia, harusnya diberikan ganti untung, bukan
melainkan ganti rugi.

“Mulai hari ini, masyarakat Kabupaten Kupang bersepakat untuk duduki
lahan yang menjadi HGU perusahaan. Kami tidak menolak investor, tapi kami
menolak perilaku premanisme dan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh
investor,” tutup Jhon.

Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba

alterntif text