Marianus Sae mengenakan rompi KPK (Foto: IndoPos)

Ruteng, Vox NTT- Nama Marianus Sae
memang cukup tenar belakangan ini. Selain sebagai Bupati Ngada, dia juga pernah
maju menjadi calon Gubernur NTT berpasangan dengan Emi Nomleni (MS-Emi).

MS-Emi
pada Pilgub NTT 27 Juni lalu, diusung partai yang sedang berkuasa saat ini,
yakni PDIP. Selain partai banteng, pasangan dengan nomor dua ini juga diusung
PKB.

Berdasarkan hasil perolehan suara, MS-Emi dan dua kandidat lainnya gagal lolos menuju Gedung Sasando.

Ia  hanya meraih 603.822 suara, terpaut di bawah
pasangan pemenang, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yosef A Naesoi yang
mendapatkan 838.213 suara.

Sementara
perolehan suara ketiga ditempati pasangan Esthon L Foenay dan Christian Rotok,
yakni 469.025 suara. Kemudian, terakhir pasangan Benny K Harman dan Benny A
Litelnoni, yakni 447.796 suara.

Ketenaran
Marianus Sae memuncak ketika pada 11 Februari lalu, Emi Nomleni calon wakil
gubernurnya mulai berjalan seorang diri dalam proses politik menuju Gedung
Sasando.

Pada 11
Februari 2018, hari di mana titik awal pasangan ini retak dan pincang. Emi yang
adalah seorang wanita asal Kabupaten TTS berjalan tanpa Marianus dalam prosesi
Pilgub NTT.

Betapa
tidak, Marianus dibekuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah hotel di
Surabaya- Jawa Timur pada 11 Februari 2018 lalu, sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat
diringkus, Marianus sedang bersama seorang wanita yang diketahui bernama
Ambrosia Tirta Santi, Ketua Tim Penguji Psikotes Calon Gubernur NTT. Keduanya
sempat diperiksa KPK di Polda Jawa Timur, sebelum akhirnya Marianus dibawa ke
Kantor KPK di Jakarta.

Lembaga
antirasuah itu bertindak atas Marianus bukan tanpa alasan. Marianus ditangkap terkait
kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Ngada.

Di hari
yang sama sekitar pukul 11.30 Wita, di Kupang, tepatnya di Posko pemenangan
pasangan MS-Emi, KPK mengamankan ajudan Marianus, Dionesisu Kila. Dia kemudian
diperiksa di Polda NTT.

Tim KPK
lainnya juga menangkap Direktur PT Sinar 99 Permai, Wihelmus Iwan Ulumbu di
Bajawa sekitar pukul 11.30 Wita. Di ibu kota Kabupaten Ngada ini, KPK juga
menangkap pegawai BNI Cabang Bajawa Petrus Pedulewari 15 menit setelah
penangkapan Wihelmus. Keduanya diperiksa di Polres Ngada.

Berdasarkan
hasil pemeriksaan, lembaga anti rasuah kemudian menetapkan Marianus Sae dan
Wihelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka kasus penyuapan pada Senin, 12 Februari
pagi.

KPK
kemudian menetapkan Marianus sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari
Wihelmus terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada.

Wihelmus
diketahui merupakan salah satu kontraktor yang kerap mendapatkan proyek di
Kabupaten Ngada sejak tahun 2011 lalu.

Marianus
 diduga menerima suap sebesar Rp 4,1
Miliar dari Wihelmus.

Menurut
KPK, sebagian suap untuk Marianus ada yang diberikan secara tunai dan ada juga
yang ditransfer lewat bank.

“Total
uang, baik yang ditransfer maupun diserahkan kas oleh WIU (Wihelmus Iwan Umbu)
kepada MSA (Marianus Sae) sekitar Rp 4,1 Miliar,” kata Komisioner KPK, Basaria
Panjaitan sebagaimana dilansir Kompas.com, Rabu, 21 Februari 2018.

Basaria
merincikan, Marianus menerima Rp 1,5 miliar pada November 2017 secara tunai di
Jakarta. Kemudian Rp 2 miliar diberikan lewat transfer bank pada Desember 2017.

Selanjutnya,
pada 16 Januari 2018, Marianus menerima lagi Rp 400 juta dari Wilhelmus di rumah
bupati. Kemudian, pada 6 Februari 2018, dia menerima Rp 200 juta yang juga
diberikan di rumah bupati.

Selain
itu, suap ini juga diduga terkait dengan sejumlah proyek di Pemkab Ngada untuk
2018.

Marianus
diduga menjanjikan proyek-proyek tersebut untuk dapat digarap Wilhelmus.

Proyek-proyek
itu adalah pembangunan Jalan Poma Boras senilai Rp 5 miliar, jembatan Boawae Rp
3 miliar, ruas Jalan Ranamoeteni Rp 20 miliar, ruas Jalan Riominsimarunggela Rp
14 miliar, ruas Jalan Tadawaebella Rp 5 miliar, ruas Jalan Emerewaibella Rp 5
miliar, dan ruas Jalan Warbetutarawaja Rp 2 miliar. Nilai total proyek-proyek
tersebut Rp 54 miliar.

Gagal di
Pilgub NTT, kini Marianus Sae malah divonis 8 tahun penjara oleh majelis hakim
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Vonis Bupati
Ngada non aktif ini lebih rendah dari tuntutan JPU, yakni 10 tahun penjara,
denda Rp 300 juta, subsidier enam bulan penjara kurungan.

Dalam
sidang yang berlangsung, Jumat, 14 September 2018 itu, majelis hakim menyebut,
Marianus terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan b tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga
dikenakan denda Rp 300 juta subsidier empat penjara dan empat tahun pencabutan
hak politik.

Penulis: Ardy Abba