Kemendikbud bersama perwakilan masyarakat Malaka

Kota Kupang, VoxNtt.com- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia mengecam tindakan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran, terkait penutupan tiga sekolah negeri di Kabupaten itu.

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud RI, Wowon Widaryat pada Senin (10/04/2017), menegaskan tindakan Bupati Malaka merupakan pelanggaran konstitusi dan tidak mendukung program Nawacita Indonesia Jokowi-JK.

Oleh karena itu, pihaknya akan menyurati bupati Malaka terkait persoalan penutupan sekolah serta akan memberikan bantuan kepada sekolah yang disebut tidak layak oleh bupati tersebut.

“Tindakan Bupati malaka itu melanggar aturan. Itu bentuk pelanggaran konstitusi dan tak sejalan dengan program Nawacita Indonesia”, tegas Wowon, saat menerima kedatangan perwakilan Guru dari kabupaten Malaka yang didampingi DPC Pospera Malaka di kantor Kemendikbud.

Dirinya mengakui sudah menerima disposisi dari Kantor Staf kepresidenan (KSP)  terkait aduan masyarakat yang ditujukan kepada Presiden RI dan berjanji akan kembali membangun sekolah yang ditutup oleh Bupati Malaka.

Hal senada disampaikan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Purwadi Sutanto.

“Bupati tidak punya kewenangan menutup sekolah menengah atas”, tegasnya

Menurut Sutanto, sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana Kewenangan pengelolaan SMA/SMK sudah dikembalikan kepada Pemerintah propinsi per 1 Januari 2017.

Oleh karena itu, kewenangan pengelolaan SMA/SMK ada pada gubernur melalui dinas pendidikan propinsi.

Seperti dikabarkan beberapa media pemberitaan di NTT,  tiga sekolah negeri yang sudah ditutup Bupati Malaka yakni Sekolah DasarNegeri (SDN) Oevetnai, SDN Neti Mataus dan Sekolah Menengan Atas Negeri (SMAN) Kelas Jauh, Weliman.

Ketua DPC Pospera Malaka, Wendy Nahak, menegaskan tindakan Bupati Malaka, Stef Bria Seran, merupakan bentuk pembunuhan karakter anak bangsa dalam mendapatkan hak atas pendidikan.

Menurutnya, Bupati Malaka perlu belajar dari daerah lain dalam pembangunan bidang pendidikan tanpa harus mengebiri hak-hak masyarakat.

“Pospera mengecam Bupati Malaka yang tak berpihak pada rakyat. Harusnya Bupati mengayomi, bukan malah menekan dan menakut-nakuti rakyatnya”, tegas Nahak. (Dede/ VoN)

alterntif text