Ruteng, Vox NTT- Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa Gulung dan Kepala Desa Gulung, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai berbeda pendapat terkait biaya operasional dalam urusan proposal irigasi Wae Wakat dan jalan poros ke Jakarta.
Ketua OMS Desa Gulung, Vinsensius Runding menyatakan biaya operasional untuk melaporkan Bupati Manggarai Deno Kamelus ke KPK dan termasuk urusan konsultasi di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi di Jakarta beberapa waktu lalu, sebagiannya diperoleh dari partisipasi masyarakat setempat.
Dia mengaku, dirinya dengan Kades Gulung yang diutus masyarakat setempat untuk melaporkan Bupati Deno ke KPK.
Baca: Soal Proyek Irigasi, OMS Desa Gulung Demo Bupati Manggarai
Pihak OMS menuding Bupati Deno dan Mantan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Manggarai Vinsen Marung memindah proyek irigasi dari Wae Wakat Desa Gulung ke tempat lain
“Ini kan partisipasi dari warga desa Gulung sebagiannya ikut mengumpul uang. Mereka yang menyuruh saya bersama-masa pa Kades ke Jakarta, karena mengingat kerugian yang sudah-sudah ini kan sudah luar biasa toh,” ujar Vinsensius saat dikonfirmasi VoxNtt.com melalui ponselnya, Selasa (23/8/2017).
Baca: Bupati Manggarai Ungkap Peran Niko Dalam Proposal Proyek Desa Gulung
Kerugian masyarakat desa Gulung selama ini kata dia, yakni biaya alat berat untuk melakukan pengerukan di bendungan Wae Wakat dan termasuk biaya penerimaan tim survey dari Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Menurut dia, sumber keuangan dalam kegiatan tersebut berasal dari masyarakat desa Gulung.
“Yang terakhir yang pergi ini (lapor bupati Deno ke KPK) atas dasar kesepakatan bersama dengan warga desa Gulung. Karena pada prinsipnya dari pada kita tunggu-tunggu, sampai kapan kita tunggu, lebih baik kita cek langsung saja (di Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi). Saya yang ajak bapa desa untuk segera mencari tau di tingkat Kementrian Desa,” terang Vinsensius.
Pengakuan Vinsensius soal biaya operasional ke Jakarta tersebut berbeda dengan Kades Gulung, Darius Perau.
Sebelumnya, Kades Darius mengaku beberapa kali pergi ke Jakarta untuk urusan konsultasi dan cross check proposal mereka ke Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi memakai biaya pribadi.
Baca: Kades Darius: Niko Sampur Bukan Anggota OMS Desa Gulung
“Perjuangan ini, saya bolak-balik ke Jakarta ini kan, uang pribadi pak,” aku Darius kepada VoxNtt.com melalui ponselnya, 18 Agustus 2017 lalu. (Adrianus Aba/VoN)