Home / Berita Terkini / Johnny Plate Sayangkan NTT Meraih Kinerja Terburuk di Indonesia
Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate saat diterima oleh warga di halaman Gereja Robek, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Kamis (03/05/2018). (Foto: Adrianus Aba/ Vox NTT)

Johnny Plate Sayangkan NTT Meraih Kinerja Terburuk di Indonesia

Ruteng, Vox NTT- Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate menyayangkan NTT menjadi provinsi yang meraih kinerja terburuk di seluruh Indonesia.

Sebelumnya beredar Surat Keputusan (SK) Kementrian Dalam Negeri Nomor 100-53 tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintaan daerah secara nasional.

Dalam surat keputusan itu tertera bahwa NTT menempati posisi pertama provinsi yang berprestasi paling rendah secara nasional dengan skor 2.4772.

Selanjutnya, disusul Provinsi Bengkulu dengan skor 2.4444. Provinsi yang berprestasi paling rendah secara nasional ketiga yaitu Papua dengan skor 2.3086.

“Ya tentu kami merasa sayang ya, kalau terburuk kinerjanya sayang sekali,” ujar Johnny Plate saat diwawancarai VoxNtt.com usai melaksanakan resesnya di halaman Gereja Paroki Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Kamis (03/05/2018).

Karena itu, Sekjen Partai NasDem itu mengajak rakyat NTT agar jangan salah memilih pemimpin berikutnya, terutama dalam hajatan Pilgub 2018.

“Pilihlah pemimpin yang bisa mempunyai kinerja yang baik. Sayang, kasian rakyatnya ternyata pemimpinnya tidak bisa menggerakan roda organisasi birokrasi dengan baik,” pungkasnya.

Saat menyampaikan materi resesnya di depan ratusan warga Desa Robek tersebut, Johnny juga mengajak agar memilih gubernur yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat pada Pilgub NTT pada 27 Juni 2018 mendatang.

Tak hanya Johnny Plate yang turut menyoroti posisi Provinsi NTT yang terburuk di seluruh Indonesia dari sisi kenerja pemerintahannya.

Anggota DPRD Provinsi NTT Jhon Elpi Parera juga mengaku prihatin dan kecewa dengan kinerja tersebut.

“Memang sangat kecewa atas hasil keputusan Mendagri. Urutan ke 31 dari 33 Provinsi se-Indonesia memang urutan memprihatinkan,” katanya melalui sambungan telepon, Rabu sore (2/5/2018).

Ia menegaskan, keputusan terendah urutan ketiga mesti sebagai bahan koreksi bagi Pemerintah Provinsi NTT. Bahkan dia mengusulkan untuk menetapkan Standard Operating Procedures (SOP) kedisiplinan serta sumber daya manusia bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Yah, ini sudah masa akhir kepemimpinan gubernur. Tapi, perlu ada revolusi mental bagi ASN soal penyelenggara pemerintahan,” ucap Politis NasDem ini.

Secara riil, Elpi Parera juga mengkritik kinerja Pemprov NTT atas program yang belum menyentuh kepada masyarakat. Beberapa program yang ia sebut adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta infrakstruktur.

Baca: Prestasi Kinerja Pemprov NTT Terendah, Anggota DPRD Kecewa

Menurutnya, DPRD sudah mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk menyelesaikan persoalan sosial dan infrastruktur.

“Berarti ada yang salah selama memimpin daerah ini. Keputusan Mendagri itu memang ada beberapa indikator sehingga NTT ditempatkan pada posisi yang paling buruk,” katanya.

“Tentu kita kecewa karena selama ini kami mendapatkan informasi bahwa kinerja pemerintah jauh dari hasil keputusan Mendagri. Kalaupun kinerja pemerintah sesuai dengan indikator yang ditetapkam Mendagri, saya kira kita bisa memperbaiki,” katanya.

Ia mengatakan, peran Pemerintah Provinsi selama ini sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat hampir tak kelihatan. Begitu pula dengan sistem pembangunan yang terjadi.

Baca Juga: Johnny Plate Ajak Pilih Pemimpin yang Tidak Hanya Tahu Go’et

Elpi berharap agar pemerintah kedepan terutama gubernur dan wakil gubernur yang baru dapat mengambil suatu kebijakan yang lebih baik. Hal ini dimaksud untuk memperbaiki kinerja penyelenggara pemerintah yang telah mendapatkan predikat terendah.

 

Penulis: Adrianus Aba

Komentar

comments

VOX Share Button

Check Also

10 Tahun Vakum, PMKRI Larantuka Kembali Gelar RUAC Perdana

Larantuka, Vox NTT- Setelah 10 tahun vakum, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Agustinus …