Mensi Anam, anggota DPRD Matim (Foto: facebook)

Ruteng, Vox NTT- Pasca dialihkannya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, nasib para guru honorer yang tersebar di beberapa kecamatan di Manggarai Timur (Matim) terkatung- katung.

Hingga kini para guru honorer tersebut  belum mendapatkan SK dari gubernur NTT. Akibatnya, sejak bulan Januari hingga April 2017 mereka belum mendapatkan gaji dari pemerintah provinsi NTT.

Anggota DPRD Matim, Frumensius Frederik Anam mengaku selama ini mereka intens diskusi terkait nasib para guru tersebut. Itu terutama pula bagi para guru SMA dan SMK yang sebelumnya pernah menerima honor melalui Bos Daerah (Bosda) Matim.

“Upaya yang dilakukan bila APBD Provinsi (NTT) tidak sanggup membiayai gaji Bosda guru komite (SMA dan SMK) adalah melakukan MoU dengan gubernur, agar Bosdanya tetap dibiayai oleh APBD Matim,” terang Mensi Anam saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat (28/4/2017) malam.

Di balik upaya itu lanjut politisi Hanura itu, tentu sangat membutuhkan kemauan baik (good will) dari Pemkab Matim dan Pemprov NTT. Hal ini pula bisa berjalan mulus jika mendapat political will dari DPRD Matim dan DPRD NTT.

“Agar guru-guru yang dimaksud tidak menjadi korban akibat dari perubahan regulasi, perubahan urusan, dan perubahan kebijakan,” tegas Mensi.

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, pasca dialihkan ke provinsi, nasib guru swasta SMA dan SMK di Matim hingga kini belum jelas.

Para guru masih menunggu kebijakan pemerintah provinsi NTT terkait nasib mereka.

Terhitung sejak Januari sampai dengan April 2017 para guru swasta di Matim hanya mengandalkan gaji dari komite sekolah. Itu pun jumlah sedikit.

Salah satu guru di Matim yang minta namanya tidak dimediakan, kepada VoxNtt.com saat ditemui di Borong, Rabu, 10 Apri 2017, membenarkan hal tersebut.

“Hingga saat ini nasib kami belum jelas. Belum ada informasi pasti dari pemerintah terkait nasib kami,” katanya.

Dia menambahkan, sebelumnya setiap bulan mereka terima gaji tiap tiga bulan. Namun, sekarang hanya terima gaji dari uang komite. Itu juga kalau stornya tidak stabil tiap bulan.

“Untung masih ada uang komite. Kalau tidak, kami tidak dapat apa-apa,” ujar guru itu.

Akibat belum ada gaji tersebut, untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dirinya harus mencari pekerjaan lain.

“Ya, untuk penuhi kebutuhan keluarga. Saya harus mencari pekerjaan lain di luar jam sekolah,” ujarnya.

Dirinya pun berharap pemerintah provinsi NTT bisa secepatnya menentukan kebijakan terkait nasib guru honor SMA/SMK di Matim. Sebab, berpengaruh terhadap produktivitas kerja mereka.

Baca: Pasca Dialihkan ke Provinsi, Nasib Guru Swasta SMA/SMK di Matim Belum Jelas

Sementara itu, anggota DPRD NTT Yohanes Rumat meminta guru komite SMA dan SMK di Matim yang belum menerima gaji agar bersabar.

“Kita masih mencari solusi yang terbaik untuk guru-guru honor di Matim. Saat ini kami di legislator dan pemerintah sedang memperjuangkan nasib mereka,” kata Yohanes via pesan WhatsApp, Rabu, 12 April 2017 lalu.

Dikatakan Rumat, pemerintah provinsi masih memikirkan aturan yang memungkinkan untuk menggantikan dana Bosda selama ini.

Baca: Guru Honor SMA dan SMK di Matim Diminta Bersabar

“Kita masih minta pemerintah untuk bisa menentukan kebijakan terkait nasib guru honor SMA/SMK di Matim,” kata Rumat. (Adrianus Aba/VoN)

alterntif text