Aktivis Save Pede (Foto: Floresa.co)

Oleh: Alfred Tuname*

Perjuangan melawan abuse of power tak akan pernah habis. Publik selalu menuntut keadilan manakala penguasa menutup matanya. Aksi massa publik dilakukan karena jalan demokrasi parlemen hanya berisi nyanyian kebohongan. Aksi massa adalah perjuangan agar penguasa mendengarkan aspirasi otentik masyarakat.

Itulah yang dilakukan elemen masyarakat Manggarai Barat yang mendesak pemerintah daerah mendepak investor dari Pantai Pede. Pantai Pede adalah pantai milik publik. Pantai itu harus bebas dari determinasi politik penguasa dan pengusaha. Penguasa dan pengusaha menggunakan kuasa dan koneksi untuk merebut hak-hak masyarakat Manggarai Barat.

Di Manggarai Barat, bata demi bata ditata untuk membangun sebuah hotel mewah di tepi pantai Pede. Hotel itu dibangun di atas tanah sengketa. Status tanah pantai Pede menyikut penguasa politik, politisi, mafia hukum dan banyak “sengkuni”. Karena tanah itu bernilai ekonomi tinggi, masing-masing pihak dan penguasa politik itu melebur suara untuk kepentingan investor.

Seperti biasa, ada investor, pasti ada upeti. Upeti sudah lama mampir di rekening penguasa. Ini hanya mungkin. Kemungkinan dari antesenden kebiasan lama penguasa politik di NTT yang menerima upeti sebelum sebuah proyek atau eksploitasi pertambangan dimulai. Kebijakan dan disposisi yang koruptif muncul manakala ada aliran dana haram ke rekening penguasa.

Pembangunan hotel mewah di pantai Pede persis sama dengan penyerobotan lahan dan hutan oleh perusahaan tambang. Para investor tak peduli pada nasib rakyat, selain multiplikasi profit. Para investor tak dengar aspirasi rakyat selama ada mahar untuk penguasa politik dan aparat keamanan mudah dibayar.

Pada lajur pembangunan yang tak adil, rakyat selalu menjadi tumbal. Kemiskinan dan kemelaratan serta penolakan politik selalu menjadi derita rakyat. Penguasa tampak tuli ketika mendengar aspirasi rakyat. Penguasa sudah terlanjur buta oleh setumpuk upeti pengusaha.

Penguasa memang tak terang “menyerang” rakyat. Tetapi dengan kuasa dan pengaruh, ia bisa membeli para penjilat untuk melawan rakyatnya sendiri. Para penjilat adalah figur kehilangan harga diri yang rela dikontrol oleh penguasa dan mandor. Penjilat dipakai untuk menimbulkan kesan “rakyat versus rakyat”.

Pada persoalan pantai Pede, ada penjilat yang justru lebih garang dari parang. Ia menggunakan otot, otak pijik dan nurani tumpul untuk menghadang aspirasi rakyat yang datang. Sedemikian rupa para penjilat menyerang masyarakat berjuang membebaskan pantai Pede dari investor. Penjilat itu juga menghardik jurnalis yang meliput ritual pemujaannya kepada penguasa.

Tentang itu, Nicolo Machiavelli sudah lama menulis. Dalam The Prince, raja atau penguasa yang tamak adalah satu sifat yang biasa sekali, dan saban kali kalau manusia itu mempunyai tangan dingin untuk membesarkan hartanya, maka gelagatnya lebih wajib dipuji dari pada dicela (Bdk. Bung Hatta, 1998). Demi harta, penguasa lebih butuh pujian. Karena itu, para penjilat dibutuhkan.

Untuk harta dan tahta, penguasa melakukan apa saja. Inilah Machiavellian politik yang terjadi pada persoalan pantai Pede. Segala cara dilakukan untuk memblokade aspirasi dan tuntutan nurani rakyat Manggarai Barat. Ketika rakyat Manggarai Barat hanya menuntut satu pantai publik, para penguasa justru meminta upeti selain penjilat.

Benarlah semboyan Machiavellian, “in politics there are no crime but blunders”. Dalam politik, tidak ada kejahatan, melainkan kebodohan. Ya, kebodohan, sebab penguasa politik lebih memelihara ketamakan dan penjilat, ketimbang nurani. Kebodohan tampil sebagai sikap egoistik penguasa politik.

Di Manggarai Barat mungkin tak ada pemimpin, selain penguasa. Jika ada pemimpin politik, maka ia adalah figur yang berjuang demi kebaikan bersama. Jika ada pemimpin politik, maka ia adalah tokoh yang tampil di muka publik untuk mendengarkan aspirasi otentik masyarakat. Jika ada pemimpin politik, maka ia adalah panutan yang menjadi pelayan kepentingan masyarakat.

Celakanya, hanya ada penguasa politik di Manggarai Barat. Penguasa itu duduk bersama pengusaha untuk merampok hak-hak rakyat; merampok tanah rakyat; merampok pantai rakyat. Atas nama pariwisata, apa yang menjadi hak publik dikebiri demi profit dan PAD yang tak ada ujung dan pangkalnya. Bukankah di luar Labuan Bajo, fasilitas publik masih terbirit-birit?

Dalam politik, jika mengikuti Machiavelli, ada dua jenis perjuangan. Pertama, dengan hak (recht), dan yang lain dengan “perkosa”. Yang pertama, cara berjuang bagi manusia. Yang kedua, cara berjuang bagi binatang (bdk. Bung Hatta, 1998). Perjuangan melawan privatisasi pantai Pede atau dikenal dengan “Save Pede” merupakan cara perjuangan manusia untuk manusia.

Bahwa masyarakat Manggarai Barat menuntut haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan kembali hak hidup layak (rekreasi dan relaksasi) dengan fasilitas publik di pantai Pede. Pantai Pede harus kembali menjadi ruang publik yang layak bagi masyarakat Manggarai Barat.

Sayangnya, respon penguasa yang tamak tidak nyaman. Penguasa mengelak. Lalu ada penjilat yang galak menerjang dan menyerang membabi buta kepada siapa saja yang menggangu kenyamanan penguasa. Di sini, ada “pemerkosaan” atas hak-hak politik publik. Hak suara masyarakat Manggarai Barat kadang harus berhadapan dengan beringasnya lidah penjilat berwajah sengkuni.

Tetapi, bendera Save Pede akan terus berkibar. Hingga suatu saat pantai Pede kembali menjadi ruang publik, saat itulah langit senja Labuan Bajo menjadi indah. Saat itu pula, hawa politik Manggarai Barat kembali adem, sembari publik menyaksikan wajah penguasa yang tertunduk dan malu.

Alfred Tuname adalah Esais dan Pemerhati Politik