Anggota DPR RI, Johnny G Plate saat mengunjungi Desa Loce, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai pada 3 Mei 2018

Ruteng, Vox NTT- Kehadiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) masih menuai sorotan.

Berbagai spekulasi yang sudah menjadi diskursus menyebutkan, kehadiran Perpres ini justru memberikan kemudahan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan di sisi lain, masih banyak tenaga kerja dalam negeri yang belum terserap.

Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate turut merespon sorotan kehadiran Perpres Nomor 20 Tahun 2018 yang hingga kini sudah marak diwacanakan di Indonesia.

“Persepsi kita untuk melihat Perpres jangan dengan kacamata rabun. Jangan dengan pendekatan myopia, rabun kita. Kita harus melihat secara utuh, melihat dengan baik,” ujar Johnny Plate kepada sejumlah awak media usai melaksanakan reses di halaman Gereja Paroki Robek, Desa Robek, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Kamis (03/05/2018).

Johnny juga meminta agar masalah TKA dan tenaga kerja dalam negeri jangan dipolitisasi untuk kepentingan pragmatis kelompok tertentu dalam menyambut Pilpres 2019 dan Pilkada 2018.

Dia menegaskan, ada dua TKA. Keduanya yakni TKA legal dan ilegal.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, kehadiran Perpres Nomor 20 tahun 2018 mengatur tentang TKA yang legal.

Perpres sudah mengaturnya dengan baik, untuk menjawab kebutuhan investasi dan industri Indonesia.

“Kita butuh itu. Tidak mungkin orang asing mau investasi di Indonesia tanpa mengirim tenaga ahlinya. Nggak mungkin itu, dan ini di seluruh dunia sama,” ujar Sekjen Partai NasDem itu.

Karena itu dalam rangka mendorong berbagai investasi dan industri di dalam negeri membutuhkan kemudahan pelayanan dan percepatan birokrasi terhadap kebutuhan kerja asing yang secara khusus.

Secara khusus tersebut yakni tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dan hight skill.

Johnny menyatakan, mestinya Perpres tersebut harus didukung kalau ingin investasi di Indonesia berkembang. Sebab, semakin banyak investasi dan industri yang dibangun di Indonesia, maka akan menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat.

“Di sinilah keberpihakan kepada tenaga kerja kerja di dalam negeri. Jadi kalau bilang Perpres memberikan karpet merah terhadap tenaga kerja asing, maka di waktu yang sama bertumbuhnya industri, bertumbuhnya investasi memberikan karpet biru terhadap tenaga kerja di dalam negeri,” kata Anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 itu.

Presiden dan seluruh perangkat pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung dan membantu agar investasi harus bertumbuh dengan baik di Indonesia.

Sedangkan tenaga kerja ilegal, lanjut Johnny, sudah menjadi masalah di seluruh dunia.

“Jangankan Indonesia, Amerika Serikat dan Uni Eropa saja punya masalah yang besar dengan tenaga kerja ilegal,” tandasnya.

Hal inilah yang harus diatasi. Seorang turis datang ke Indonesia harus ada syarat sebagai turis dan tidak mencari pekerjaan. Solusi lain, jika datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan, maka visa juga harus sesuai dengan tujuan tersebut.

Penulis: Adrianus Aba