alterntif text

Labuan Bajo, Vox NTT- Pro dan kontra soal Pemilu Tidak Langsung belakangan ini sedang ramai dibicarakan.

Lagi-lagi ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Benny K. Harman (BKH) mengomentari hal tersebut. BKH menegaskan Demokrat tetap menolak pemilu tidak langsung.

“Upaya kembalikan Pilpres oleh MPR datang dari kelompok politik tertentu yang ingin hidupkan kembali demokrasi terpimpin era Orde Lama dan otoriter era Orde Baru. Saya tegaskan Demokrat menolak itu,” ungkap BKH ketika melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan dengan ratusan masyarakat Labuan Bajo di Resto SaySe’i, Selasa (03/12/2019).

Demokrat kata BKH, akan terus menolak wacana pemilihan Presiden yang dipilih langsung oleh MPR. Begitupun Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh DPRD.

“Pemilihan tidak langsung merupakan bentuk kemuduran demokrasi,” jelasnya.

Demokrasi, lanjut BKH, menjamin hak-hak kedaulatan rakyat. Hak-hak tersebut telah diakui dan dijamin konstitusi. Justru negara punya kewajiban untuk melindungi dan memenuhinya, bukan merampasnya dari rakyat.

Selain itu, eks ketua komisi III DPR RI ini menegaskan, Indonesia sudah sering kali melakukan pergantian sistem sejak Republik ini didirikan. Pergantian sistem tanpa diikuti pembenahan dan mitigasi, hanya akan membuang energi bangsa.

BKH memang mengakui bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung dapat memecah belah masyarakat. Namun, alasan tersebut bukan menjadi dasar mekanisme pemilihan presiden kembali diubah ke cara lama.

“Mitigasinya yang harus kita siapkan, bukan dengan kembali ke sistem yang lama,” katanya.

“Kalau alasannya banyak yang melakukan money politik, kita ubah sistem pengawasannya. Bukan Demokrasi kita,” tambah BKH.

Penulis: Sello Jome

Editor: Irvan K