Tambang mangan di Sirise, Kabupaten Manggarai Timur
alterntif text

Editorial, Vox NTT-Rencana pertambangan dan pembangunan pabrik semen di Manggarai Timur di tengah hingar bingar wabah Corona menunjukan pemerintah lupa ingatan terhadap ajakan menjaga alam.

Pemda juga lupa ingatan bahwa sejarah penjarahan kekayaan alam telah lama terjadi di Manggarai Raya dan fakta-fakta kejahatan serta kerusakannya telah terekam lama. Mengapa kita mau mengulangi kesalahan yang sama?

Di tengah wabah Corona, wacana tambang secara tak langsung merupakan bukti ketidakseriusan pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan alam yang berhubungan erat dengan kesehatan manusia.

Padahal banyak para ahli telah mewanti-wanti bahwa salah satu penyebab Covid-19 adalah akibat ulah manusia yang gencar merusak lingkungan alam. Covid-19 muncul diduga kuat karena biodiversitas atau keanekaragaman hayati telah dirusak manusia.

Bekas ekploitasi pertambangan mangan yang masih menganga terletak di salah satu lahan milik warga Lingko Lolok (Foto: Istimewa)

Sebagai contoh kelelawar. Hewan ini diketahui menjadi inang setidaknya 60 virus, termasuk coronavirus. Merusak habitat mereka berarti membuka benteng pertahanan manusia. Sebab, Virus dan patogen lainnya sangat mudah melompat antar spesies termasuk ke tubuh manusia.

Contoh lain, Lyme disease di Amerika Serikat timbul karena berkurangnya habitat satwa liar akibat fragmentasi hutan.

Malaria, sebagaimana dilansir dari greenpeace.org, ternyata memiliki kaitan erat dengan penggundulan hutan. Satu studi di Amazon menunjukkan bahwa peningkatan deforestasi turut meningkatkan penyakit malaria.

Deforestasi juga berhubungan dengan malaria di Kalimantan. Diperkirakan malaria menewaskan lebih dari 400.000 orang pada 2018.

Demikian pun virus Ebola, tercatat hampir 13.000 kematian akibat Ebola yang sebagian besar terjadi di wilayah Afrika Barat pada 2014–2016. Meskipun masih sedikit informasi tentang penyebab wabah ini, namun banyak penelitian yang menghubungkan Ebola dengan hilangnya hutan.

Virus, bakteri, dan kuman, pada akhirnya kehilangan tempat tinggal akibat hutan dan alam diinvasi manusia untuk keperluan hidup maupun keserakahan. Salah satu contoh nyata kerusakan alam akibat keserakahan manusia itu adalah aktivitas pertambangan.

Namun meski pertambangan telah terbukti menghancurkan lingkungan, deforestasi, menjadi penyebab dari sakit penyakit dan berdampak pada rusaknya harmoni sosial, pemerintah seperti menutup mata dengan fakta yang ada.

Impian untuk menumpuk pundi-pundi pendapatan yang sebetulnya tidak seberapa dari hasil tambang, nyatanya lebih berharga dari pada masa depan kehidupan. Belum lagi dengan fakta beberapa kasus korupsi di negeri yang terkait dengan gratifikasi izin tambang.

Pemerintah seperti tak peduli bahwa harga yang dibayar dari kerusakan alam akibat pertambangan jauh lebih besar dari pada rupiah yang sesaat.

Karena itu, kehadiran virus Corona, lebih jauh adalah peringatan kepada manusia agar merawat alam sebagai bagian yang tak terpisah dari tubuh manusia. Bahwa alam dan manusia adalah satu tubuh yang saling terkait, saling mendukung dan menopang.

Jika salah satu bagian tubuh mengalami kerusakan akan berdampak pada bagian tubuh yang lain. Manusia harus mempertahankan hubungan baik dengan alam jika tidak ingin mati.

Namun oleh keserakahan manusia, alam bukan lagi ‘satu tubuh’ melainkan dua tubuh yang antagonis dan saling menghancurkan. Manusia menghancurkan alam dan sebagai akibatnya alam pun murka lewat datangnya bencana dan wabah penyakit.

Tentu, ongkos ekonomi dan sosialnya jauh lebih besar. Kita bisa rasakan sekarang, bagaimana pundi-pundi negara mulai keok lantaran perang melawan wabah. Bahkan negara harus berutang demi mendapatkan alat kesehatan. Krisis ekonomi pun menghantui penduduk negeri.

Lokasi bekas aktivitas tambang pasir besi Nangaba Ende sudah dihentikan. Lokasi ini persis di bibir badan jalan negara dan bibir pantai (Foto: Ian Bala/Vox NTT)

Lalu apa yang dapat dibaca dari kengototan pemerintah menghadirkan kembali tambang dan pabrik semen di Lingko Lolok, Manggarai Timur?

Daerah Mangggarai Timur selama ini kental dengan branding sebagai penghasil komoditas pertanian dan perkebunan.

Bupati Agas memilih misi “Mengembangkan ekonomi unggulan berbasis pertanian organik,” sebagai salah satu jualan kampanye beberapa waktu lalu. Namun faktanya, misi itu belum nyata dirasakan para petani. Bahkan hampir sebagian besar pertanian di Manggarai Timur masih dikelola secara tradisional.

Agas membangun narasi jika tambang adalah investasi yang ujungnya (harapan dia) bisa menambah pemasukan bagi daerah dan ekonomi warga melalui penyerapan tenaga kerja.

Namun, berapa banyak petani yang kemudian hilang ruang produksinya, jika lahan-lahan mereka diambilalih perusahaan? Bukankah dengan alihfungsi lahan ini justru sebagai upaya untuk menghilangkan ruang produksi mereka, dan pada akhirnya menjadi buruh tani, buruh pabrik, atau bahkan menjadi TKI/W di luar negeri?

Lalu, bagaimana pula dengan anak cucu yang telah dan akan lahir bisa hidup ketika tanahnya telah hilang? Andai suatu kala tanah itu dikembalikan dengan kondisi rusak dan tak produktif lagi, bagaimana nasib mereka?

Artinya, kebijakan ini alih-alih menciptakan lapangan kerja, justru sedang menghilangkan pekerjaan dari ribuan orang yang sejak awal menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan pertanian.

Padi tumbuh begitu subur di kebun milik Bonevasius Uden (64), salah satu warga Kampung Lingko Lolok yang menolak kehadiran perusahaan semen di wilayah itu. Foto diambil Kamis, 16 April 2020 sore (Foto: Ardy Abba/ Vox NTT)

Ketika tambang dan pabrik semen berdiri dan beroperasi, maka daya rusaknya pun tak hanya kepada lahan-lahan yang dicaplok perusahaan, tapi dampak tidak langsung juga pada lahan-lahan lain milik masyarakat. Daya rusak itu meliputi debu-debu tambang dan pabrik semen yang menyebabkan tanaman-tanaman tak produktif lagi.

Salah satu yang paling parah adalah risiko kesehatan. Debu-debu yang dihirup oleh para tenaga kerja, ataupun warga yang terpapar, sangat berisiko menyebabkan ISPA, dan jenis penyakit lainnya. Risiko kesehatan ini, tak hanya dialami oleh para pekerja, tapi juga jalur/jalan yang dilalui pihak tambang dan pabrik semen.

Agas juga memilih misi “Mewujudkan pembangunan desa berbasis budaya lokal dan desa mandiri.”  Namun belakangan ia berencana merelokasi masyarakat lingkar tambang ke daerah lain. Bukankah kebijakan itu malah menghancurkan situs-situs budaya lokal dalam filosofi Manggarai gendang one, lingko peang?

Paus Fransiskus dalam Laodato Si mengingatkan “Banyak bentuk eksploitasi dan degradasi lingkungan yang sangat intensif tidak hanya menguras sumber daya setempat, tetapi juga melemahkan kemampuan sosial yang telah mendukung suatu cara hidup yang sejak lama memberi identitas budaya serta makna hidup dan bermukim bersama. Hilangnya satu budaya dapat sama serius atau lebih serius daripada hilangnya spesies tanaman atau binatang,

Harusnya pemerintah daerah (baik Matim maupun NTT) lebih serius dalam mengurusi intesifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, memotong mata rantai distribusi yang merugikan petani, menyediakan pasar komoditas dan membangun pusat-pusat industri pertanian berbasis BUMD yang dapat membeli komoditas rakyat.

Selama ini pemerintah terkesan malas mengurusi pertanian sebagai nadi kehidupan rakyat Matim dan NTT umumnya. Padahal, pendapatan per kapita masyarakat NTT hingga saat ini masih kuat ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan.

Lalu, mengapa Agas begitu ngotot? Siapa yang menanggguk keuntungan di balik rencana tambang dan pabrik semen ini? Dia dan koleganya atau rakyat? (VoN).