Ende, Vox NTT-Kabupaten Ende dinyatakan sebagai daerah peringkat pertama human trafficking di daratan Flores dan Lembata. Urutan berikut daerah Maumere Kabupaten Sikka.
Demikian diungkapkan, Rafael Rada, Petugas Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Maumere yang mengayomi kerja sembilan kabupaten sedaratan Flores-Lembata.
Rafael mengatakan, Ende dinyatakan sebagai peringkat pertama dibuktikan dengan pulangnya jenazah tenaga kerja ilegal ke Ende. Tercatat sebanyak lima tenaga kerja ilegal asal Ende yang meninggal di Malasyia.
“Jadi, Ende terbanyak trafficking untuk tahun ini. Empat jenazah TKI ilegal berhasil dipulangkan. Sementara satunya, dikuburkan di Malasyia. Saya katakan Ende peringkat pertama,” ungkap Rafael kepada VoxNtt.com di Kevikepan Ende, Senin (20/03/2017).
Rafael menjelaskan, dengan dinyatakan sebagai peringkat pertama, maka pemerintah Kabupaten Ende bersama masyarakat diharapkan merefleksi hal dimaksud.
Ia mengharapkan kerja keras pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan tenaga kerja daerah.
“Ini karena menurut masyarakat birokrasi pemerintah agak lambat dibandingkan melalui calo-calo perekrutan. Mesti kerja keras semua pihak,” kata dia.
Ia mengungkapkan, pihak P4TKI memberi apresiasi kerja Tim Koalisi Insan Peduli Migran dan Perantauan atau KIP-MP Kevikepan Ende yang telah bekerja sama peduli tentang kemanusiaan.
Ia berharap tim koalisi tersebut dapat menjadi panutan untuk tim-tim lainnya yang bekerja pada bidang trafficking.
“Koalisi sangat bagus sudah memiliki jaringan hingga ke luar negeri. Kami beri apresiasi tim yang sangat peduli dengan kemanusiaan,” pungkas Rafael.
Sebelumnya, Tim Koalisi Insan Peduli Migran dan Perantauan atau KIP-MP Kevikepan Ende menyatakan Kabupaten Ende merupakan daerah rawan human trafficking atau perdagangan manusia. Sebagai basis perdagangan manusia adalah Kecamatan Ende.
Penasihat Koalisi Migran dan Perantauan, Pastor Adolfus Keo, Pr mengaku prihatin dengan kondisi saat ini. Untuk itu, dianjurkan perhatian serius dari semua pihak.
“Saya sebagai Vikep sangat prihatin dengan situasi kejadian seperti ini. Maka diusulkan perlu keterlibatan semua pihak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Ende. Pihak gereja juga telah melakukan sosialisasi tetapi masyarakat dan umat belum menyadari,” ungkap Pastor Adolf yang juga Vikep Ende, Kamis (26/01/2017).
Ia mengharapkan kepada masyarakat agar mengurus dokumen resmi sebelum bekerja di luar negeri.
Diharapkan juga kepada Pemda Ende untuk melakukan pengawasan serta sosialisasi yang cukup khusus proses mengurus dokumen sebelum merantau.
“Kalau diurus maka, perjalanan akan nyaman dan tiba dengan selamat. Kalau tanpa dokumen maka resikonya seperti ini. Kita akan sulit mengurus dokumen jenazah,” tambah Pastor Adolf.
Vikep Adolf mengucapkan terima kasih kepada tim koalisi yang ada di Ende, Jakarta dan Malaysia yang tengah mengurus dokumen pengembalian jenazah asal Ende.
Vikep juga berterima kasih kepada Pemerintah dari Pusat hingga Daerah serta Kedutaan dan pihak KBRI yang sangat koperatif dan membantu membiayai.
“Terima kasih juga kepada BP3 TKI NTT, P4TKI Maumere yang selama ini bekerja sama dengan koalisi untuk mengurus kemanusiaan,” ungkap Vikep Adolf
Sementara itu, Bupati Ende Marselinus YW Petu menegaskan Pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen. Pemerintah hanya mengurus tenaga kerja yang legal.
“Kalau ilegal saya kira kalau ditangani oleh pemerintah yang ilegal maka pemerintah melegitimasi ilegal itu. Kalau dia ilegal saya kira pemerintah hanya menyampaikan turut berduka cita saja,” katanya, Kamis (26/1) di Lantai dua Kantor Bupati Ende.**(Ian Bala/VoN)