Kupang, Vox NTT- Peristiwa penyerangan terhadap wakil walikota (Wawalkot) Kupang, dr. Hemanus Man oleh beberapa oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga sebagai mantan tim sukses pasangan Paket Jefri Riwu Kore-Heman Man dalam Pemilihan Walikota Kupang Februari lalu terus mendapat kecaman.
Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Partai Nasdem, Yuvensius Tukung, S. Pd bahkan menilai cara ASN menyerang Wawalkot itu sangat tidak beretika dan di luar kebiasaan manusia beradab.
Menurut dia (Yuvens), kejadian itu sesuatu yang langka bahkan baru pertama kali mendengar baik di NTT maupun di Nasional.
“Ini kejadian langka seantero dunia dan dipastikan hanya terjadi di Kota Kupang dan anehnya ditampilkan oleh ASN,” Ungkap Yuvens kepada VoxNtt.com melalui pesan Whatsap, minggu (5/11/2017) malam.
ASN ini, lanjut Yuvens, tidak patut menjadi teladan bagi masyarakat
“Mereka menunjukkan sikap kekanak-kanakan dan hemat saya, mereka tidak pantas menjadi abdi negara,” tegasnya.
Yuvens juga menilai, jangan sampai orang-orang yang ada di video itu adalah orang yang masuk ASN karena “tersesat”.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Dia menjelaskan, sebagai ASN mestinya mereka menunjukan cara-cara yang beradab, dewasa dan elegan, bukan malah brutal dan membabi buta.
“Sungguh rendah kadar etika dan moral yang mereka miliki,” ketus Yuvens.
Dia menghimbau, sebelum mengambil sikap, baiknya, informasi apa pun harus diverifikasi, jangan sampai informasi hoax juga dipercaya dan dijadikan dasar untuk bersikap.
“Hidup kita ini tidak mungkin bisa luput dari berbagai isu miring atau informasi hoax, tapi tidak berarti kita langsung ceroboh menanggapinya. Butuh kepala dingin dan proses verifikasi informasi,” tegasnya.
Apalagi kata dia, zaman sekarang semua informasi itu dapat diproduksi secara cepat dan dalam waktu seketika itu pula tersebar luas.
Harusnya lanjut dia, bijak dalam menanggapi isu atau setiap informasi.
Proses Hukum
Langkah hukum tentu penting diambil oleh Wali kota dan wakil, sesuai perundangan-undangan ASN, agar ada efek jera bagi semua ASN yang berlagak preman dan tak beretika.
“Langkah hukum menjadi penting, agar ada efek jera dan tidak terjadi lagi. Sebab kalau dibiarkan, bisa jadi akan membudaya dan dianggap benar,” tegas Ketua Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kota Kupang ini.
Terkait proses hukum, katanya itu bukan merupakan ranah DPRD, karena itu sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Kita mempercayakan kepada pihak yang berwenang di ranah hukum dan pihak pemerintah. Tapi saya berharap adanya ketegasan dari pak walikota dan wakil walikota dalam persoalan ini, tidak cukup diserahkan kepada Sekda,” ujarnya.
“Ini masalah besar bosss.. dan semua Pol PP pun harus dievaluasi juga. Masa dibiarkan saja hal itu terjadi?? Saya mempertanyakan cara kerja dan kemampuan mereka,” katanya lagi.
Dia juga menyayangkan bagian humas Pemkot yang tidak tegas terhadap semua tamu. Mestinya kata dia, setiap orang yang ingin bertemu Walikota atau wakil harus melalui tata protokoler.
“Kepala daerah ada tata protokolernya! Tidak semua orang seperti di pasar saja masuk sebebas-bebasnya dalam ruang kerja. Apalagi ASN masa tidak paham akan hal ini?” tanya Yuvens penuh sesal.
Persitiwa yang sekarang tambah viral itu kata dia, tidak terjadi kalau Pol PPnya tegas dan cepat untuk mencegah orang-orang itu, bukan malah membiarkannya.
“Ini sebenarnya tidak terjadi kalau saja Pol PP cepat mencegatnya. Paling tidak mereka melihat geliat awalnya,” katanya.
Tim Sukses Habis di Pilwalkot
Kejadian ini juga tegas Yuvens terasa sangat lucu kalau semangatnya, hanya karena sebagai tim sukses. Jika informasi ini benar, kata Yuvens, ini sangat kerdil.
Dijelaskannya, dalam ruang konstetasi politik memang ada tim sukses tetapi harus dipahami tim itu hanya sebatas di situ. Selesai pemilihan, selesai juga ruang kerja tim sukses.
“Jangan bikin bodoh kita semua di alam demokrasi ini. Tidak ada otoritas tim sukses dalam Undang-undang Pemerintahan dan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Ketua Liga Mahasiswa Nasdem NTT ini juga menyampaikan, secara politik, akan disikapi secara serius dan tengah membangun komunikasi dengan anggota DPRD lainnya.
“Bagi kami ini problem besar dan mesti ditanggapi secara serius. Bahwa nanti apakah kita melakukan RDP untuk melahirkan rekomendasi dari DPRD kota Kupang. Sebab kita berharap masalah ini tidak boleh terulang kembali,” tuturnya.
Terkait adanya informasi akan demonstrasi, Yuvens menilai itu adalah hakl seluruh warga negara yang patut dihormati.
“Saya kira hak semua orang, dan silahkan saja tapi saya berharap bukan semangat primordial/etnis yang dibangun. Saya ingin menegaskan bahwa persoalan ini bukan persoalan etnis atau primodial, tapi ini persoalan masyarakat kota kupang. Mohon jangan ditarik ke ruang etnis atau daerah,” pinta Yuvens.
“Kita tidak ingin adanya persoalan baru nanti yang muncul. Bahwa memang jika kita cermati betul isi videonya, pasti sangat menyakiti hati bagi siapa pun yang menontonnya termasuk keluarga dari pak Wakil. Tapi saya kira, biarkan diproses secara hukum. Kita menempatkan Pak Herman Man dalam masalah ini sebagai wakil wali kota kupang, bukan posisi yang lain-lain,” harapnya.
Penulis: Boni Jehadin