Home / Berita Terkini / Melarat Selama Satu Tahun, Guru Komite Minta Keberpihakan DPRD Matim
Saat guru-guru berdialog dengan anggota dewan di depan halaman Kantor DPRD Matim (Foto: Nansianus Taris/Vox NTT)

Melarat Selama Satu Tahun, Guru Komite Minta Keberpihakan DPRD Matim

Borong, Vox NTT– Pasca dialihkan kewenangan ke pemerintah provinsi (Pemprov) NTT selama setahun terakhir, nasib sebagian guru komite SMA/SMK di Manggarai Timur (Matim) melarat.

Para guru komite ini melarat lantaran gaji mereka hingga kini belum jelas dibayar oleh pihak Pemprov NTT.

Selama setahun ini, guru komite yang mengabdi di berbagai SMA/SMK di Kabupaten Matim hanya diberi honor sebesar Rp 300 ribu per bulan. Uang itu bersumber dari komite sekolah.

“Itu sangat jauh dari kata sejahtera. Kami punya istri dan anak. Apakah dengan honor sekecil itu kami bisa penuhi kebutuhan keluarga. Tentu tidak. Terpaksa kami mencari penghasilan tambahan dengan pelihara babi dan jual sayur keliling. Hal ini buat kami tidak semangat untuk mengajar di kelas,” ujar Koordinator Forum Guru Komite Manggarai Timur, Petrus Kanisius Iku
kepada sejumlah awak media di halaman Kantor DPRD Matim, Senin (20/11/2017).

Padahal kata Petrus, dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen jelas mengamanatkan setiap guru wajib mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dijelaskannya, pada pasal 14 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 2005 itu mengamanatkan, hak guru memeroleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Lalu, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas, serta memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Selanjutnya, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.

“Dalam kenyataan guru komite SMA dan SMK se-Kabupaten Matim jauh dari sejahtera. Padahal kami sudah bekerja keras untuk mengabdi seluruh tenaga yang kami punya. Namun kami dapat perlakuan yang beda, bahkan merasa tenaga kami sedang diperas oleh negara dan pemerintah,” tegas Petrus.

Oleh karena itu, Forum Guru Komite Manggarai Timur menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD dan Pemkab Matim untuk segera disikapi.

Pertama, meminta upah yang layak bagi guru komite dengan mendapatkan jata Bosda atau insentif dari APBD Matim. Ini terutama guru komite SMA/SMK, sebab sudah bekerja untuk siswa di Matim.

Kedua, meminta tanggapan dan keberpihakan DPRD Matim terhadap guru komite SMA/SMK yang melarat selama satu tahun ini.

Ketiga, meminta kesediaan DPRD Matim untuk bersama guru komite menyuarakan kesejahteraan guru, terutama dari aspek upah.

Seruan itu ditujukan kepada komite, bupati, DPRD provinsi, Gubernur, DPR pusat, dan pemerintah pusat.

Keempat, meminta jawaban dan tanggapan yang resmi dari DPRD dan pemerintah terkait kepastian jaminan kesejahteraan guru komite di Matim.

Untuk diketahui, kedatangan sejumlah guru komite SMA/SMK tersebut diterima Wakil Ketua I DPRD Matim, Gonis Bajang di ruang kerjanya.

Pihak DPRD pun berjanji akan melanjutkan tuntutan para komite untuk dibahas di Komisi C yang khusus membidangi pendidikan.

 
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Adrianus Aba

Komentar

comments

VOX Share Button

Check Also

Begini Cara Satgas Pamtas 743/PSY Ikut Menjaga Kesehatan Warga

Atambua, Vox NTT- Komando Satuan Tugas (Satgas) Pamtas  RI-RDTL Yonif 743/PSY tidak hanya melaksanakan tugas …