Kota Kupang, VoxNtt.com–Sebanyak 4000 lebih sekolah dinyatakan belum terakreditasi dari total 8000 sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Data dari website resmi pemerintah provinsi NTT melansir tahun ini hanya 532 sekolah yang terakreditasi.
Fakta itu terungkap saat pleno hasil visitasi dan monitoring serta evaluasi yang dilakukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah NTT, Rabu (10/8) di Hotel Pelangi Kupang beberapa waktu lalu.
Pleno itu dipimpin Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah NTT, Simon Riwu Kaho. Hadir juga anggota badan akreditasi dan asesor.
Dijelaskan Simon, untuk tingkat SD, mendapat kuota 306 sekolah. Namun, ada tiga SD yang tidak mempersiapkan diri dan dinyatakan mengundurkan diri. Sebanyak lima SD yang mendapat peringkat nilai A. 196 SD mendapat peringkat B dan 91 SD mendapat peringkat C.
“Namun, ada 11 SD yang tidak terakreditasi,” jelas Simon.
Untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP), jumlahnya sebanyak 69 sekolah. Satu sekolah yakni SMP Negeri 2 SoE mengundurkan diri. Sehingga tinggal 68 SMP yang lulus dalam akrediatasi. Dengan peringkat A sebanyak 8 SMP, peringkat B 44 sekolah dan peringkat C sebanyak 15 sekolah.
Sementara untuk tingkat SMA, kuota sebanyak 90 sekolah. Namun, ada empat SMA yang tidak siap yaitu dua SMA dari Kabupaten Kupang, satu SMA dari Kabupaten Belu dan satu SMA dari Kabupaten TTS. Sehingga ada 86 SMA yang sudah lolos akreditasi.
Dari hasil penilain tim asesor, lanjut Simon, ada 20 SMA dengan peringkat A. Peringkat B ada 38 SMA dan peringkat C sebanyak 23 SMA. Untuk SMK, ada 29 program keahlian yang sudah lulus akreditsi. Perinciannya, peringkat A satu SMK. Peringkat B ada 15 program keahlian. Dan peringkat C ada 11 program keahlian. Dua bidang keahlian yang tidak terakreditasi.
Dijelaskan Simon, masa berlaku akreditasi sekolah hanya lima tahun. Sesudahnya akan dilakukan penilain kembali terhadap sekolah tersebut. Secara keseluruhan, jelas Simon, sekolah di NTT sekira delapan ribu lebih. Namun, yang sudah terakreditasi baru sekira empat ribu lebih. Sisanya empat ribu lebih belum terakreditasi. Dan yang terakreditasi tahun 2016 sebanyak 532 sekolah.
Dia menyebut, beberapa hal yang dinilai dalam penetapan akreditasi di antaranya izin operasional sekolah, sarana prasarana, tenaga pengajar, penerapan kurikulum nasional dan pernah meluluskan siswa kelas tiga.
Menurutnya, anggaran menjadi salah satu kendala dalam melakukan akreditasi. Karena itu, pihaknya terus melakukan pendekatan kepada para bupati dan gubernur agar dialokasikan anggaran.