Ende, Voxntt.com-Tahun 2017, Kodim 1602 Ende akan melakukan percetakan sawah seluas 65 hertar di Ende. Kegiatan ini dalam rangka upaya untuk mendukung gerakan swasembada pangan Nasional.
Dandim 1602 Ende Letkov Kav Suteja mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk melakukan percetakan sawah di beberapa wilayah. Selanjutnya, dilakukan penetapan luas lahan yang akan dicetak pada tahun 2017 ini.
“Program cetak sawah di Ende ada 65 hektar yang direncanakan dari pusat. Tapi, masih dilakukan koordinasi dengan kepala dinas pertanian,” ungkap Dandim Suteja di ruang kerjanya, Jumat (17/2/2017) siang.
Dia menceriterakan, tahun 2016 proses percetakan sawah dilakukan seluas 55 hektar pada enam titik dari target perencanaan 205 hektar. Karena keterlambatan proses percetakan, maka aktivitas bercocok tanam pada tahun itu tidak dilakukan.
Dikatakan Dandim, sebelumnya ada beberapa langkah seperti survey investigation desain (SID) kerjasama dengan pihak akademisi untuk melakukan kajian. Hal ini dilakukan, untuk menentukan lokasi atau wilayah yang layak menjadi daerah persawahan.
“Apakah layak atau tidak untuk pertanian sawah. Dicek kelembapan tanahnya, kesuburan tanah dan kadar air. Jadi, untuk tahun ini sudah ada SID sehingga beberapa desa seperti di Wolomage siap dilakukan,” katanya.
“Tahun kemarin, kita mulai di bulan agustus. Harusnya diawal tahun sehingga akhir tahun tinggal cocok tanam saja,” pungkas Dandim Suteja.
Dikatakan, dalam rangka mendukung swasembada pangan, TNI akan lakukan pengawalan dan pendampingan (walping) secara continue. Proses walping mulai dari percetakan, pembenihan, pemupukan, penyiangan, pembasmian organ pengganggu tanaman atau OPT, pemanenan hingga proses pemasaran.
Pihaknya juga akan menerapkan sistem penanaman jajar legowo. Meski demikian, TNI tidak mengabaikan sistem penanaman yang dilakukan masyarakat secara tradisional.
Selain percetakan sawah, TNI akan berupaya untuk melakukan pendistribusian pupuk melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Diharapkan, para petani melalui gabungan kelompok tani untuk mengajukan jumlah pupuk yang akan dibutuhkan.
“Jadi kalau tidak ada kelompok tani maka tidak akan ada pupuk bersubsidi. Proses penditribusian pupuk juga akan dikawal oleh tentara agar tidak terjadi penyelewengan pendistribusian,” tukas Dandim Suteja.
“Nah, ini diperintah langsung oleh Presiden. Siapa yang menghalang pupuk maka akan kita sidak. Jadi pupuk itu harus sampai ke tangan para petani,” katanya lagi. (Ian/VoN)