Borong, Vox NTT-Ketua Fraksi Demokrat Matim, Leonardus Santoso setuju jika kisruh Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Kesehatan segera dibawa ke panitia khusus (Pansus).
Pasalnya, kisruh THL ini sudah menjadi perhatian publik sehingga DPRD mesti meresponnya dengan sikap politik yang jelas.
“Sejak awal saya minta agar persoalan ini dibawa ke pansus saja. Tujuan supaya kita bisa menyelidiki semua aspek yang berkaitan dengan masalah ini,” katanya melalui telepon, Selasa (11/4/2017).
Sebab itu, politisi Demokrat ini mengajak semua fraksi untuk bersatu agar pansus ini segera terbentuk. Ia tak mau kepentingan politik fraksi sampai mengorbankan kepentingan puluhan tenaga medis yang tidak berdaya.
“Mereka datang ke DPRD itu karena mereka butuh perhatian politik. Karena itu, menurut saya, semua fraksi terikat secara moral dan politik untuk melakukan itu. Dan salah satu bentuk perhatian, ya, bentuk pansus,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, pegiat antikorupsi, Niko Martin mendesak DPRD untuk segera membentuk Pansus guna menyelidiki kisruh seleksi THL Dinkes ini.
Menurutnya, pansus lebih efektif memberi solusi ketimbang upaya politik lainnya. Kata Niko, dalam Pansus DPRD cukup leluasa mendalami semua aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penetapan hasil seleksi.
“Dari pada (DPRD) berkoar di media, mending buat pansus. Itu lebih efektif dan bisa menyelesaikan soal. Apalagi (pansus) itu menjadi hak yang diatur dalam undang-undang MD3,” katanya kepada wartawan, Sabtu (31/3/2017) lalu.
Atas dasar itu nanti, lanjut Niko, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut merupakan sikap politik sekaligus arah yang dikehendaki DPRD dalam menyelesaikan kemelut ini.
“Tinggal nanti ditindaklanjuti pemerintah. Kalau tidak, tentu ada konsekuensi hukum dan politik yang harus ditanggung (pemerintah),” katanya.
Sebab itu, ia meminta semua fraksi untuk membangun kerja sama politik agar pansus segera terbentuk. Ia tak mau ego politik fraksi sampai mengorbankan kepentingan tenaga medis yang tak berdaya ini.
“Masalah THL ini adalah masalah perut dan sangat riskan. Jadi harus menjadi perhatian semua fraksi, bukan hanya fraksi tertentu,” tegasnya.
“Karena itu, saya minta pansus itu segera digulirkan saja. Soal diterima atau tidak itu soal lain. Kenapa mesti takut bayangan sendiri?. Tapi kalau ternyata ada (fraksi) yang tolak, menurut saya fraksi itu tidak pro rakyat dan harus dihukum saat pemilu,” imbuhnya.(Ferdiano Sutarto Parman/VoN)