Soe, Vox NTT-Persoalan defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS senilai 174 miliar mulai diselediki Kejaksaan Negeri (Kejari) TTS.
Penyidik Kejaksaan sudah mulai mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan defisitnya anggaran tahun anggaran 2017 itu.
Menurut Kejari TTS, Oscar Douglas Riwu saat ditemui di kantor Kejari TTS Rabu (3/5/2017), pengumpulan data tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada penyimpangan secara administrasi yang berimplikasi pada kerugian negara atau tidak.
Saat ini juga pihaknya sedang meneliti mulai dari tahapan pembahasan di tingkat komisi, rapat badan anggaran (Banggar), sidang paripurna pembahasan dan penetapan APBD 2017 hingga pada terjadinya defisit 174 miliar dari 1,3 triliun APBD Kabupaten TTS yang sudah di-perda-kan.
“Data-data tersebutlah yang sedang kita kumpulkan untuk diteliti lebih jauh,”tegas Oscar.
Sementara Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) TTS, Alfred Baun menduga ada ketidakcermatan pemerintah dan DPRD TTS di setiap tahapan tersebut (rapat komisi, rapat banggar dan sidang paripurna DPRD).
“Ini suatu ketidakcermatan dari pemerintah dan DPRD dalam proses pembahasan anggaran di setiap tahapan mulai dari rapat-rapat di tingkat komisi, rapat ditingkat banggar dan sidang paripurna dalam membahas anggaran sehingga mengalami defisit yang cukup banyak,”kata Alfred.
Hal tersebut mendorong Araksi untuk mendukung upaya pihak kejaksaan untuk menelusuri dugaan kejanggalan defisit untuk menemukan titik terang penyebab terjadinya defisit.
Sementara itu kata Alfred, Araksi juga berencana untuk melakukan audiens dengan Gubernur dan Ombudmans NTT untuk membicarakan defisit anggaran yang dialami Pemkab TTS.
“Araksi juga berencana untuk audiens dengan Gubernur dan Ombudsman NTT terkait persoalan defisit (APBD) ini,”jelas Alfred.
Bukan hanya persoalan defisit yang disoroti oleh Araksi TTS. Persoalan lain seperti belum diberinya dokumen LKPJ Tahunan Bupati TTS ke DPRD yang hingga kini masih berada di tangan Bupati.
Araksi menduga ada ketidakberesan dalam laporan keuangan beberapa SKPD terutama laporan keuangan di Setda TTS.
“Ada beberapa yang kita duga sebagai penyebab belum diserahkannya LKPJ Tahunan Bupati TTS ke DPRD”jelas Alfred.
Indikasi tidak beresnya laporan keuangan di Setda TTS kata Alfred, perlu ditelusuri oleh pihak kejaksaan. (Paul Resi/VoN).