Kasie Pidsus Kejari TTU,Kundrat Mantolas. (Foto: Eman Tabean Vox NTT)

Kefamenanu,Vox NTT-Supplier pengelolaan dana desa Noenasi, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten
TTU, Ranti Kore divonis majelis hakim Tipikor Kupang 2 tahun penjara, Kamis(13/09/2018).

Selain
hukuman penjara, majelis hakim yang dipimpin Syaiful Arief dan hakim anggota
masing-masing Ibnu Choliq dan Ali Mukhtarom juga mewajibkan Ranti membayar uang
pengganti kerugian Negara sebesar Rp 230.464.806, serta denda Rp 50 juta.

“Jadi
dalam putusan tadi itu, kalau terdakwa sejak 1 bulan putusan tersebut
dinyatakan berkekuatan hukum tetap tidak mengembalikan uang pengganti, maka
seluruh asetnya akan disita, kalau tidak ada aset maka akan diganti dengan
hukuman 1 tahun penjara,” jelas Kasie Pidsus Kejari TTU, ┬áKundrat Mantolas saat dihubungi VoxNtt.com
melalui telepon, Kamis(13/09/2018).

Ia
menjelaskan, dalam tuntutan sebelumnya pihaknya menuntut terdakwa dengan
dakwaan hukuman 3 tahun penjara, serta membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar
Rp 370 juta lebih.

Sehingga
terkait vonis majelis hakim tersebut, jelas Kundrat, pihaknya masih mempertimbangkan
apakah menerima atau mengambil langkah hukum lain.

“Saya
tadi tidak ikut sidang, karena memang saya sudah mengundurkan diri dari
penanganan kasus dana desa Noenasi, JPU tadi jaksa dari Kejati tapi tadi itu
JPU dan terdakwa sama-sama nyatakan masih pikir-pikir dulu terkait vonis tadi,”
tuturnya.

Sementara
itu hingga berita ini diturunkan, tim kuasa hukum Ranti Kore belum berhasil
dikonfirmasi terkait vonis yang dijatuhkan majelis hakim Tipikor Kupang
tersebut.

Sebelumnya
diberitakan, dalam kasus dana desa tahun anggaran 2015 dan 2016 tersebut, majelis
hakim Tipikor Kupang menjatuhkan vonis 1,8 tahun penjara bagi Milikhior Pot
Aomenu dan Siprianus Olin selaku kades dan sekdes Noenasi.

Selain
itu kedua pejabat desa itu juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta
subsider 1 bulan penjara.

Penulis: Eman Tabean
Editor: Ardy Abba

alterntif text