Irvan Kurniawan

Editorial, Vox NTT-Target mafia penjualan orang mulai menyasar generasi milenial.

Itu terbukti dari kasus yang menimpa Selfiana Dada Gole (24), Regina Kodi Mete (19) dan Ngada Ata Linda (19).

Generasi milenial merujuk ke berbagai sumber adalah sekelompok orang yang lahir pada kisaran tahun 1980- 2000an. Ini berarti millenials adalah generasi yang berumur 17- 37 tahun.

VoxNtt.com, Jumat (18/01/2019) mengabarkan, ketiga perempuan usia milenial ini, diberangkatkan dari kampung halaman mereka secara ilegal dan tanpa ada pelatihan yang memadai.

Ngada Ata Linda diberangkatkan dari kampung Lukuwalu, Desa Tamburi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur menuju Jakarta pada 18 April 2018 lalu.

Sementara kedua temanya Selfiana Dada Gole dan Regina Kodi Mete menyusul pada 21 April 2018, tiga hari setelah keberangkatan Linda.

Selfiana diberangkatkan dari kampung Bondo Kandelu, Desa Bonsosula, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah. Sedangkan Regina dari kampung Billa Karendi, Desa Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya.

Fakta ini menunjukan, generasi milenial NTT rentan terhadap human trafficking bermodus tenaga kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu, data VoxNtt.com yang didapat dari Satgas Human Trafficking menunjukan minat generasi milenial untuk mencari kerja ke luar daerah tergolong sangat besar.

Dari 81 tenaga kerja ilegal yang dicekal pihak Satgas Human Trafficking di Bandara Eltari mulai 1-13 Januari 2019, 79 orang termasuk generasi milenial.

Sementara dari hasil wawancara singkat terhadap 6 calon TKI yang dicekal itu, semuanya termotivasi mencari kerja ke luar daerah untuk mendapatkan gaji yang layak.

Situasi kemiskinan mendorong mereka untuk menghabiskan usia produktif sebagai TKI atau tenaga kerja antar daerah. Di tempat tujuan, mereka akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan buruh di berbagai perkebunan.

Pembantu rumah tangga kebanyakan dikirim ke luar negeri atau kota-kota metropolitan di Indonesia, sementara buruh perkebunan kebanyakan menyasar ke Kalimantan sebagai daerah investasi perkebunan.

Satgas menyebut, pencekalan terhadap calon tenaga kerja itu karena tidak berhasil menunjukan dokumen ketenagakerjaan seperti sertifikat skill dan legalitas serta sertifikat perusahaan yang mengirim mereka.

Sementara di NTT merujuk keputusan moratorium TKI Gubernur NTT nomor 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia asal NTT ke luar negeri, hanya dua perusahaan yang diizinkan mengirim tenaga kerja yakni PT. Gasindo Buala Sari dan PT. Citra Bina Tenaga Mandiri.

Dari data dan wawancara tersebut makin menguatkan kesimpulan generasi milenial NTT sangat rentan terhadap human trafficking apalagi tidak didukung oleh administrasi yang lengkap dan sertifikat skill yang teruji. Kalau toh mereka lolos dipastikan bakal mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya seperti kasus-kasus sebelumnya.

Fakta ini mesti menjadi rujukan pemerintah Propinsi NTT di bawah nahkoda Gubernur Viktor Laiskodat dan wakilnya Josef Naesoi.

Faktor ekonomi dan lapangan pekerjaan menjadi kata kunci utama dalam masalah perdagangan orang di NTT.

Jika Gubernur Laiskodat punya perhatian besar dalam menyelesaikan perbudakan modern yang dialami rakyatnya, maka persoalan ini seharusnya menjadi prioritas utama.

Investasi Generasi Milenial Menuju Kebangkitan Pariwisata 

Adalah kabar gembira, ketika Pariwisata menjadi salah satu leading sektor yang bakal digarap selama masa kepemimpinan Viktor-Jos.

Konsep itu sudah terpantul sejak awal dimulainya masa kampanye. Paket Victory-Joss begitu yakin pariwisata dapat mengeluarkan NTT dari kemiskinan.

Karena narasi itu pula Victory-Joss yang diusung Partai Nasdem, Golkar, dan Hanura unggul dengan 480.075 suara atau 35,41%.

“Orang NTT punya semua. Kita kaya, tidak miskin. Budaya kita lebih hebat dari Bali. Bahasa, tarian, tenun ikat. Kita sangat luar biasa tapi kita belum mampu mengeksploitasinya dengan benar. Kita belum bisa mendesign pariwisata sebagai sebuah industri termasuk perilaku kita untuk menjadi pariwisata sebagai lokomotif ekonomi di NTT,” begitulah kata Victor waktu itu seperti dilansir dari Victorynews.id beberapa waktu lalu.

Kita berharap konsep ini tidak sekadar janji pemanis bibir. Kita yakin bahwa ucapan ini sudah dipikirkan secara matang untuk membawa NTT keluar dari terowongan gelap kemiskinan.

Untuk itu, pembangunan pariwisata harus berbasis masyarakat khususnya segmen masyarakat milenial. Manusia NTT dijadikan sebagai subyek utama pembanguan Pariwisata. Maka risikonya, masyarakat harus dididik dan diberdayakan untuk menjadi pelaku utama pariwisata.

Pada titik ini, kita sepakat dengan gagasan Gubernur NTT bahwa mindset masyarakat harus dibentuk seturut kebutuhan pariwisata pada masa yang akan datang.

Mendukung konsep itu, maka pariwisata yang dijalankan tidak boleh hanya berfokus pada promosi dan pembangunan sarana berbasis kapital finansial, tetapi juga pendidikan dan pemberdayaan masyarakat terutama generasi milenial di lingkar destinasi wisata.

Dosa besar pembangunan NTT selama ini ketika investor dari luar NTT dianggap sebagai dewa penolong. Itu artinya modal finansial/uang adalah satu-satunya kunci pembangunan. Sementara modal sosial dinomorduakan.

Konsep itu memang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Masyarakat NTT bisa mendapatkan upah. Namun, mengutip gugatan yang pernah dilayangkan Gubernur Viktor, apakah dengan cara itu orang NTT bisa menjadi tuan di atas tanahnya sendiri? Apakah orang NTT dengan cara itu tidak menjadi asing di tanahnya sendiri? Ataukah justru orang NTT akan menjadi budak di tanahnya sendiri?

Karena itu, investasi modal sosial harus segera dilakukan. Salah satunya dengan dengan menginvestasikan generasi milenial melalui pendidikan dan pelatihan skills di berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Propinsi NTT.

Targetnya BLK selama 5 tahun kepemimpinan Viktor-Jos harus menjadi sentral produksi tenaga kerja yang profesional dan siap dipakai. BLK menjadi mesin produksi skill manusia NTT demi menjawabi tantangan industri pariwisata masa depan.

Mereka yang dilatih lewat BLK nantinya tidak hanya bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru di dunia pariwisata atau sektor pendukungnya, tetapi juga menjadi pekerja yang mendapat posisi strategis di industri pariwisata NTT.

Dengan cara itu, pemerintah propinsi NTT bisa membebaskan generasi milenial dari jerat perdagangan orang.

Penulis: Irvan K.