Marthen Tualaka, anggota DPRD TTS (Foto: Dok. Pribadi)
alterntif text

SoE, Vox NTT-Utang Pemkab TTS kepada pihak ketiga senilai Rp 88 miliar adalah isu panas yang terus menggelinding menjelang pelantikan Bupati Epy Tahun dan Wakil Bupati Army Koenay pada Kamis, 14 Februari 2019 mendatang.

Isu panas ini muncul setelah Epy Tahun mengeluarkan statement keras tentang utang tersebut pada Senin, 11 Februari 2019 kemarin,.

Epy yang adalah mantan Plt. Sekda TTS ini mengatakan, di masa pemerintahannya, tak akan mau menanggung utang Pemkab kepada pihak ketiga.

Pasalnya menurut Epy, dana yang ada harus dipakai untuk membangun TTS.

Dengan membayar utang pihak ketiga, sambungnya, hanya menggerus  anggaran dan pembangunan bisa berjalan di tempat.

Baca Juga: Diwarisi Utang Senilai 88 M, Bupati Epy Tak Mau Tanggung

Pernyataan Epy yang juga Ketua Partai Golkar TTS ini mendapat tanggapan keras dari anggota DPRD TTS, Marthen Tualaka.

Marthen menilai pernyataan Bupati terpilih Epy Tahun tersebut keliru dan terkesan cuci tangan.

Menurut Marthen, TTS hanya mengalami pergantian kepemimpinan yang lama kepada yang baru. Bukan pemerintahannya yang diganti.

“Ini bukan pergantian pemerintah daerah. Hanya pergantian kepemimpinan daerah.  Bupati dan wakil bupati yang diganti. Bukan Pemkab TTS yang diganti,” ujar Marthen saat dimintai tanggapan VoxNtt.com, Rabu (13/02/2019).

Ia menegaskan, pemimpin daerah yang baru harus bisa melanjutkan dan menyelesaikan problem pemerintah sebelumnya.

“Termasuk pembayaran utang Pemkab TTS. Utang Rp 88 miliar itu kan utang Pemkab bukan utang pribadi pemimpin yang lama. Jadi, keliru kalau pemimpin daerah yang baru tidak mau tebus,” tandas Ketua Partai Hanura TTS ini.

Ia mencontohkan, Jokowi saat menjadi Presiden RI masih menanggung utang Negara dari kepemimpinan yang lalu.

Seorang Presiden RI saja, kata dia, masih ikut menanggung dan mencari jalan keluar untuk melunasi utang Negara.

“Sama dengan di daerah ini, kan? Masalahnya adalah utang Pemkab maka pemerintah baru harus ikut tanggung,” jelasnya.

Marthen pun menantang duet Tahun-Konay untuk bisa memperbaiki semua tata kelola keuangan daerah TTS.

“Sebagai salah satu partai pengusung Tahun-Konay, Hanura tantang kepemimpinan yang baru untuk melunasi utang yang nilainya Rp 88 miliar.  Ke depan juga dengan tata kelola yang baik, maka tidak ada utang lagi. Itu baru berhasil. Bukan mau cuci tangan,” pungkasnya.

Ruba Banunaek, anggota DPRD TTS lainnya yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, pemerintah baru harus mencari jalan keluar terkait utang Pemkab TTS tersebut.

“Pemimpin baru nanti, diharapkan bisa mencari solusi terbaik terkait utang Pemkab kepada para kontraktor yang juga tak terpisahkan dari masyarakat TTS,” ujarnya singkat.

 

Penulis: L. Ulan
Editor: Ardy Abba