Mbay, Vox NTT- Ratusan anggota Forum Pemuda Peduli Nagekeo (FPPN) bersama mantan tenaga harian lepas (THL) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Nagekeo, Selasa (26/2/2019), sekitar pukul 11.30 Wita.
Kedatangan mereka disambut oleh Wakil Bupati Nagekeo Marianus Waja dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sementara Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do, tidak berada di tempat. Dikabarkan, ia sedang bertugas di luar daerah.
Kedatangan FPPN dan para mantan THL tersebut dikawal ketat oleh aparat Kepolisian Urban Aesesa dan dibantu sejumlah personel dari Polres Ngada.
Dalam pernyataan sikap tertulisnya, FPPN dan para mantan THL mengancam Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do untuk kembali melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih banyak, jika tuntutan mereka tidak diindahkan.
FPPN menuntut Bupati Don agar memperkerjakan kembali 1.046 THL yang sudah dipecat tahun 2019 ini.
Padahal, sebut FPPN, honorarium para THL yang mengabdi sampai pada tahun 2018 tersebut telah ditetapkan dalam Perda APBD Nomor 6 tahun 2018.
Mereka menegaskan, Bupati Don harus memperhatikan kesejahteraan tenaga sukarela yang selama ini mengabdi di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Nagekeo.
“FPPN memberikan waktu 1 minggu kepada Bupati Nagekeo untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas, terhitung mulai tanggal hari ini (Selasa, 26/2),” tulis FPPN dalam pernyataan sikapnya.
Menurut FPPN, Bupati Don belum menindaklanjuti surat lamaran para THL yang telah diajukan sejak awal Januari 2019
Padahal di sisi lain, telah tejadi perekrutan THL pada beberapa OPD antara lain Dinas PUPR, Satuan Pol PP dan Damkar dan lainnya, tanpa melalui seleksi atau sistem rekruitmen yang jelas, transparan dan terbuka.
FPPN menilai telah terjadi diskriminasi dalam perekrutan THL. Pemerintah Kabupaten Nagekeo malah memutuskan untuk merekrut THL baru, tanpa mempertimbangkan pengabdian, pengalaman, kualitas, kompetensi, skill dan kemampuan.
Penulis: Arkadius Togo
Editor: Ardy Abba