Borong,Vox NTT-Ada tiga sektor yang menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) pada masa kepemimpinan Bupati Agas Andreas dan Wakil Bupati Jaghur Stefanus.
Bupati Agas Andreas dalam pidato perdananya di Ruang Sidang Utama DPRD Matim, Kamis (28/2/2019), membeberkan ketiga sektor yang menjadi prioritas ke depan.
Pertama, sektor pendidikan. Dikatakan Ande pada sektor ini, penerapan konsep sekolah bahagia yang diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional dengan partisipasi lintas sektor, ramah anak dan pendidikan karakter kontekstual.
Menurutnya, pembangunan SD dan SMP unggulan di setiap kecamatan akan menjadi perhatian pemerintah.
“Tentu kuantitas dan kualitas guru akan diperbaiki demi meningkatkan mutu pendidikan di Manggarai Timur,” ujarnya.
Kedua, sektor kesehatan. Pada sektor ini, politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan akan ditingkatkan.
Dikatakannya, ia dan Jaghur akan melakukan peningkatan puskesmas non-rawat inap menjadi puskesmas rawat inap, melanjutkan pembangunan RSUD di Lehong dan pemberian beasiswa bagi anak-anak Matim di Fakultas Kedokteran.
Ketiga, sektor sosial-ketanagakerjaan. Pada sektor ini Ande berjanji, akan melakukan peningkatan pembinaan dan pelatihan berbasis kompetensi, optimalisasi kampung KB dan upaya mendorong menjadikan kabupaten Matim menjadi kabupaten layak anak.
Hal itu dikatakan Ande sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Matim.
Pasalnya, pada tahun 2017 indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten itu sebesar 58,51 poin.
Prosentase itu masih cukup rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi NTT sebesar 63,73 poin dan IPM secara Nasional 70,81 poin.
Selain ketiga hal itu, Bupati Ande juga mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Matim secara maksimal.
“Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kita sebesar 5,20%, kami akan menargetkan pertumbuhan ekonomi menjadi 9,91% pada tahun 2023,” imbuhnya.
Dakuinya, untuk mencapai target itu maka sangat diperlukan infrastruktur.
Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk membangun jalan lapen 200 kilometer per tahun (100 km jalan kabupaten dan 100 km jalan desa), atau 10 km lapen per kecamatan tiap tahun.
“Asas distribusi keadilan pembangunan ini akan membuka keterisolasian kita,” tukasnya.
Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba