Suasana acara entry meeting/pertemuan awal kegiatan penilaian risiko, di Aula Sekda Matim di Lehong, Senin (8/4/2019) (Foto: Humas dan Protokol Kabupaten Matim)

Borong, Vox NTT-Sekertaris Daerah Manggarai Timur (Sekda Matim), Boni Hasudungan mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan identifikasi dan analisis risiko.

Hal itu disampaikan Boni, saat memberikan arahan pada acara entry meeting/pertemuan awal kegiatan penilaian risiko di Aula Sekda Matim di Lehong, Senin (08/04/2019).

Dikatakannya, kegiatan penilaian risiko merupakan amanat dari PP Nomor 60 tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dijelasaknnnya juga, ada lima unsur SPIP sesuai aturan itu yakni, lingkugan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.

Lanjut Boni, penilaian risiko ada pada unsur yang kedua dengan subunsur identifikasi risiko dan analisis resiko.

“Tentu setiap kegiatan OPD memiliki risiko-risiko yang dihadapi baik berasal dari faktor internal maupun eksternal,” ujarnya.

“Atas risiko yang dihadapi maka perlu dilakukan identifikasi risiko dan analisis risiko untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya risiko dan solusi penangananya,” sambungnya.

Apabila risiko tidak tersebut maka kata dia, akan menjadi penghambat tujuan organisasi yang diinginkan.

“Dan yang mengetahui kegiatan di masing-masing OPD yang selalu berisiko adalah pimpinan OPD itu sendiri,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap kepada semua pimpinan OPD untuk melaksanakan penilaian/manajemen risiko atas program/kegiatan yang dilaksanakan.

Sehingga lanjut dia, dapat dipetakan penyebab terjadinya risiko dan cara penanganan atas risiko tersebut. Sehingga, tujuan strategis pemerintah daerah dan OPD dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Di akhir sambutannya, Boni sekali lagi meminta kepala OPD yang menjadi sampel penilaian risiko agar memanfaatkan waktu yang terbatas dengan sebaik-baiknya. Sehingga mendapatkan masukkan yang berarti untuk perbaikan ke depannya.

Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 10 perwakilan OPD yakni, Inspektorat Daerah,  Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Keuangan Daerah, Badan Perencana Penelitian dan Pengembangan, Dinas PK, Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BKPSDM, Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kegiatan ini juga dilaksanakan selama lima hari di mulai Senin-Jumat, 12 April 2018.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba