Bajawa, Vox NTT-Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat Manggarai Timur (Gemapera Matim) menyoroti wacana Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menyelesaikan masalah perbatasan antara Kabupaten Matim dan Ngada.
Ketua Gemapera Matim, Maximilianus Banggar melalui rilisnya yang diterima VoxNtt.com, Selasa (21/05/2019), menilai hasil keputusan Gubernur NTT bersama Bupati Matim dan Ngada hanyalah sebuah opini belaka.
Pasalnya, keputusan itu tidak sesuai dengan SK Gubernur Nomor 22 tahun 1973.
Hingga kini pun masyarakat belum mengetahui soal hasil kesepakatan pada tanggal 14 Mei 2019 itu.
Oleh karena itu, Maximilianus meminta Pemprov NTT, serta Pemkab Matim dan Ngada secepatnya melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait kesepakatan tersebut.
Sosialisasi itu tentu saja melibatkan tua adat dan tokoh masyarakat setempat agar tidak terjadi polemik dan pertumpahan darah di akar rumput.
Menurut dia, proses penyelesaiannya tidak hanya antara wilayah kekuasan pemerintah.
Tetapi yang paling penting adalah menyatukan konsep dan pikiran dari masyarakat itu sendiri.
Sehingga, bisa tercipta situasi yang kondusif di tengah masyarakat.
Sekretaris Gemapera Matim, Mariano Unde juga mengungkapkan hal serupa.
Mariano mengatakan, keterlibatan tokoh masyarakat dalam kebijakan terkait tapal batas tersebut masih dipertanyakan.
Sebab sejauh ini, kata Mariano, masyarakat belum mengetahui siapa tokoh masyarakat dari Matim dan Ngada yang terlibat dalam keputusan ini.
Ia menegaskan, seharusnya dalam menyelesaikan persoalan ini melibatkan tokoh adat yang memang asli dari daerah perbatasan Matim dan Ngada.
Hal ini untuk mengurangi konflik di tengah tengah masyarakat.
Penulis: Arkadius Togo
Editor: Ardy Abba
https://www.youtube.com/watch?v=m07YkjJFceU