Kupang, Vox NTT – Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai pemerintah provinsi itu anti kritik.
Pasalnya, tanggapan Pemerintah Provinsi NTT atas pemandangan Fraksi Demokrat tidak menyentuh substansi persoalan yang dikritik.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTT Winston Rondo mengatakan, tanggapan dari pemerintah yang dibacakan Wakil Gubernur NTT Josef A. Nae Soi itu terkesan tersinggung secara pribadi. Sehingga mencantumkan sebanyak 20 kata dari bahasa Latin.
“Fraksi Demokrat agak kaget dan menyayangkan tanggapan 10 halaman dari pemerintah tidak menyentuh hal yang substansi dari kritik yang disampaikan,” kata Winston kepada wartawan, Jumat (09/08/2019).
Menurut Winston, tanggapan 10 halaman dari Pemerintah NTT tidak menyentuh hal yang menjadi subtansi dari kritik Fraksi Demokrat.
Ia mengatakan, Fraksi Demokrat membangun kritik terhadap tim khusus gubernur untuk percepatan pembangunan (TP2).
“Kami mengutip pakar para bidangnya. Itu diterima seluruh secara akademis. Tapi mengambil pendapat yang berbeda yang tidak ada hubungannya dengan kritik kami, ” ujar Winston.
Ia mengatakan, diksi yang dipakai sekitar 20 ungkapan Latin tampaknya pemerintah tersinggung secara pribadi.
“Pak Gubernur atau pak Wakil Gubernur menerima ini sebagai sebuah ketersinggungan pribadi. Padahal ini bagian dari fungsi check and balance DPRD,” tuturnya
Demokrat membangun posisi kritis terhadap pemerintah bukan baru kemarin, tetapi sejak 5 tahun Lalu.
“Dan di waktu yang lalu ini selalu mendapat sambutan baik ketika pemerintah menjelaskan dan klarifikasi kami dukung. Tapi ini dikelola sebagai ketersinggungan pribadi. Nah, itu nampak betul dari pilihan diksi dan kata yang dipakai yang menyerang cara kami berpikir. Subtansi tidak dijawab tetapi membangun prasangka baru terhadap cara berpikir kami,” tegas Winston.
Ungkapan latin itu tegas Winston, tidak menjawab sama sekali inti kritik dari Fraksi Demokrat.
“Untuk pemerintah ingat bahwa kita tidak sedang membahas persoalan pribadi. Kita sedang membahas APBD uang rakyat, pajak rakyat. Sehingga ketika membangun kritik itu dalam rangka kesejahteraan bersama, kesejahteraan rakyat. Itu garis utamanya di situ. Karena ini bentuk-bentuk fungsi kontrol. Kami tidak mau memilih manis untuk puji-puji sepanjang waktu,” tandasnya.
Kalau pemerintah bersikap seperti ini ujar Winston, membuat Fraksi Demokrat menilai pemerintah sebenarnya alergi terhadap kritik.
“Mereka ndak mau ada yang berbeda pendapat. Mereka mau orang yang lembaga yang memberi pujian dan selalu manis setiap waktu. Karena kami dipilih oleh rakyat kami konsisten, kami akan tetap pada posisi kritis yang sedang kita bangun,” katanya.
Winston juga mengkhawatir pemerintah membuat anggota DPRD atau Fraksi DPRD menjadi takut untuk mengkritik.
“Ini bisa punya dampak terhadap anggota DPRD jika pemerintah tidak mau dikritik,” tutup Winston.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba