Menteri Sosial RI saat bertatap muka dengan ratusan masyarakat Manggarai Barat penerima PKH di Kantor Bupati, Senin (23/12/2019) (Foto: Sello Jome/Vox NTT)
alterntif text

Labuan Bajo, Vox NTT- Menteri Sosial RI Juiari P Batubara menjelaskan Kementerian Sosial telah berkerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Perindustrian dan lembaga swasta untuk melatih dan meningkatkan kemampuan KPM PKH di berbagai bidang.

Sebagai salah satu contoh, kata dia, yaitu pelatihan bengkel dan pengelasan di kabupaten Banyuwangi. Ada juga pelatihan lainnya di sejumlah kabupaten/kota.

“Salah satu yang dilakukan Kemenperin adalah melakukan pelatihan kewirausahaan lalu ada program digitalisasi ekonomi, sehingga produk perorangan ini bisa dibawa ke online lalu ada bantuan modal dari pemerintah lewat KUR,” imbuh mantan Anggota DPR RI itu saat hadir di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (23/12/2019).

Menurut dia, usaha perorangan KPM secara bertahap bisa ditingkatkan agar mereka menjadi wiraswasta yang mandiri termasuk di Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat .

“Jadi kalau program ini dilanjutkan terutama dengan pendamping PKH mereka sudah punya hubungan yang baik saya pikir ini bisa program yang dikembangkan,” lanjut Menteri Juiari.

Ia mengatakan, peningkatan penjualan KUBE PKH ini tentu mempunyai dampak positif dengan meningkatnya kehidupan. Sehingga mendorong meningkatnya graduasi mandiri di Kabupaten Manggarai Barat.

Data Kemensos, kata dia, menunjukkan sebanyak 1,2 juta KPM telah mengundurkan diri dari kepersertaan PKH atau graudasi mandiri.

Jumlah tersebut telah melebihi target yang ditentukan secara nasional sebanyak 800.000 KPM pada tahun 2019.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat mengatakan Kemenperin tengah mempersiapkan fasilitas digital avatar dalam program e-Smart IKM. Fasilitas ini untuk mempercepat graduasi atau peningkatan kesejahteraan pada keluarga Program Keluarga Harapan (PKH).

“Potensi avatar ini harus dapat kita manfaatkan untuk mempercepat graduasi KPM. Labuan bajo sebagai tempat wisata bisa memungkinkan penerapan digital untuk KPM,” jelas Harry.

Sebelumnya, Kemenperin telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadikan keluarga graduasi menjadi pengusaha industri kecil menengah (IKM).

Di sisi lain, Harry menjelaskan khusus untuk Kabupaten Manggarai Barat jumlah warga prasejahtera yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak 20.070 KPM, dengan total bantuan sebesar Rp 93.161.350.000.

Kemudian, adan bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 22.783 kaluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp.10.024.520.000 hingga Desember 2019.

“Hingga bulan Desember total bantuan yang telah disalurkan sebesar 103.185 miliar rupiah. Bantuan ini kita harapkan dapat meringankan beban masyarakat pra sejahtera di Manggarai Barat,” kata Harry Hikmat.

Untuk diketahui, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahap IV sebesar Rp 1.802.339.813.830 tahun 2019.

Bantuan tersebut terdiri dari bantuan PKH sebesar Rp 1.578.947.275.000 untuk 367.140 keluarga, BPNT sebesar Rp 211.192.538.830 untuk 434.353 kaluarga, bantuan sosial KUBE sebesar Rp 2.200.000.000 untuk 1.100 kaluarga, bantuan sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) sebesar Rp 9.900.000.000 untuk 66 unit rumah dan bantuan sosial sarana lingkungan sebesar Rp 100.000.000.

Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba