Kupang, Vox NTT – Anggota DPR RI Dapil NTT II, Yohanis Fransiskus Lema menggelar diskusi dan konsultasi publik dengan tema “Kemiskinan dan Pola Pengembangan Lahan Kering NTT” di Aula DPD Propinsi NTT, Kota Kupang, Selasa (07/01/2020). Acara ini digelar dalam rangka mengisi masa reses DPR RI guna menyerap aspirasi dan masukan masyarakat NTT.
Menurut Ansy, berbicara NTT tidak terlepas dari masalah kemiskinan yang telah lama menjadi masalah serius. Saat ini tingkat kemiskinan di NTT mencapai 21,09 persen tahun 2019, jauh di atas tingkat kemiskinan nasional yang hanya mencapai 9 persen. Kemiskinan di NTT ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan para petani, khususnya petani lahan kering.
“Kemiskinan NTT merupakan kemiskinan para petani. Untuk itulah saya ingin mendengarkan masukan dan analisis para akademisi, praktisi dan masyarakat NTT guna mencari akar persoalan dan solusi yang tepat,” demikian jelas Anggota Komisi IV DPR RI ini dalam sambutan pembuka.
Butuh Excavator
Ansy menjelaskan, dirinya turun berdialog dengan para petani di Desa Oefafi, Kabupaten Kupang pada 6 Januari 2020. Tanah di sana sangat subur karena berwarna hitam. Namun, para petani lebih sering membuka lahan dengan mencangkul yang menguras waktu dan tenaga. Akibatnya, banyak lahan tidur yang tidak digunakan karena keterbatasan tenaga.
Ia melanjutkan, para petani membenarkan karakteristik tanah di Timor keras, kaku, berbatu dan berlapis-lapis. Karena itu, petani Oefafi mengusulkan agar pembukaan lahan dilakukan dengan excavator. Excavator dapat membongkar dan menyingkirkan lapisan batu-batu dan tanah putih. Selain itu, tanah yang telah digemburkan dengan excavator punya kemampuan menanam/menahan air. Di sisi lain, waktu pembukaan lahan lebih efektif.
Akan tetapi, penggunaan excavator bukan tanpa kendala. Kendalanya adalah memakai excavator membutuhkan dana/modal yang tidak dijangkau petani. Biaya sewa excavator Rp 4 juta/jam.
“Setelah belajar masalah bersama masyarakat, saya berkesimpulan bahwa selama ini petani tidak tidur atau ada lahan tidur, tetapi negara yang tidur. Artinya, negara tidak memberikan perhatian kepada petani lahan kering di NTT. Karena itu, pemerintah harus memberikan subsidi pembukaan lahan kering kepada petani lahan kering untuk menyewa excavator. Setelah itu negara harus menyuplai benih, anakan, juga pendampingan literasi pertanian kepada para petani,” jelasnya.
Kepala Dinas Pertanian NTT Yohanes Oktavianus yang turut hadir dalam diskusi tersebut juga membenarkan kebutuhan petani NTT terhadap excavator. Menurutnya, excavator sangat dibutuhkan di NTT untuk menggemburkan tanah dan membuka lahan baru. “Apalagi, saat ini pemprov NTT sedang mengusahakan perluasan tanaman kelor,” ungkapnya.
Namun menurut Yohanes, pengadaan excavator dan alat pertanian lainnya perlu didukung oleh bengkel alat pertanian. Selama ini, katanya, banyak alat pertanian yang mangkrak akibat ketiadaan bengkel untuk perbaikan maupun perawatan.
Kurangnya Air dan Ketersediaan Lahan
Sementara itu, Tony Jogo, Penasehat Pertanian Gubernur NTT menilai, masalah utama para petani NTT adalah ketersediaan air. Menurutnya, mekanisasi pertanian memang sangat dibutuhkan, tetapi itu merupakan tahap lanjut setelah kebutuhan air sudah dipenuhi.
Ia juga menyoroti masa depan pertanian NTT di mana motivasi orang NTT untuk menjadi petani makin berkurang. “Usia petani di NTT makin kurang produktif, ini yang perlu diwaspadai ke depan” sebutnya.
Adapun, Akademisi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Zet Malelak mengungkapkan, tantangan pertanian NTT dan Indonesia pada umumnya adalah kekurangan lahan akibat geliat pembangunan infrastruktur. “Saat ini Indonesia tak terkecuali NTT mengalami deagrikulturalisasi,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, berdasarkan hasil penelitan, jumlah jam kerja petani sangat sedikit yakni 99 hari kerja/tahun. Selebihnya, para petani menganggur.
Untuk itu, Zet berharap para petani terus dimotivasi dan diberdayakan melalui pendampingan para penyuluh pertanian. Para penyuluh diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan petani, khususnya bagaimana memanfaatkan embung-embung yang sudah banyak dibangun di NTT.
Sepakat Membentuk Pokja
Diskusi yang berlangsung kurang lebih 3 jam tersebut menuai kesepakatan. Perwakilan Kementrian Pertanian Indah Megahwati yang menjabat sebagai Direktur Pembiayaan Sarana dan Prasarana yang hadir dalam diskusi, meminta peserta untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Lahan Kering NTT.
Tugas kelompok ini nantinya akan memberikan masukan terhadap solusi masalah pertanian NTT. Selain itu, kelompok kerja ini juga diminta untuk membuat proposal percepatan optimalisasi lahan kering, proposal integrated farming antara jagung, sapi dan komoditas unggulan lainnya, dan proposal pengairan lahan.
“Saya harap proposal-proposal ini dapat diselesaikan dalam waktu 3 minggu ke depan, sehingga bisa langsung dieksekusi oleh Kementan,” pungkasnya.
Merespon berbagai masukan tersebut, Ansy Lema menegaskan bahwa pembangunan pertanian NTT memerlukan narasi-narasi besar. Namun untuk bisa menggapai narasi tersebut, dibutuhkan langkah pertama yang harus dikerjakan.
“Langka pertamanya, kita butuh pilot project pengembangan lahan pertanian NTT agar bisa dijadikan area percontohan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Ansy, langkah ini perlu dilakukan mengingat karakter masyarakat yang perlu melihat bukti dulu, baru percaya.
Ansy juga berterima kasih kepada semua pihak khususnya perwakilan Kementan yang secara sigap menanggapi masalah pertanian lahan kering di NTT.
Ke depan, ia bertekad untuk terus mengadvokasi masalah pertanian NTT di level pusat melalui perjuangan-perjuangan di DPR RI. (VoN)
