Lasarus Jehamat, pengamat sosial politik asal Undana Kupang
alterntif text

Borong, Vox NTT-Akhir-akhir publik Manggarai Timur (Matim), Provinsi NTT, ramai membincangkan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD di kabupaten itu.

Bahkan reses kali ini sangat mengggema di setiap daerah atau wilayah yang dikunjungi oleh para wakil rakyat di kabupaten yang dimekarkan pada 2007 silam itu.

Misalnya, Herman Hardi politisi PSI yang memberikan sumbangan 5 ton pupuk tiap tahun, Wakil Ketua DPRD Damu Damian yang mengunjungi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di pedalaman Matim dan sumbangan 100 sak semen oleh Ketua DPRD Yeremias Dupa di salah satu Gereja yang ada di Borong.

Di lain sisi, gemah reses DPRD itu pun dapat ditemukan melalui jejak digital, berupa postingan-postingan di facebook, WhatsApp dan media sosial lainnya.

Menanggapi hal itu, Politisi Partai Golkar Vinsensius Reamur menjelaskan, memang reses adalah ruang besidang DPRD dengan rakyat di luar sidang resmi di kantor.

“Itu kesempatan yang baik bagi saya secara pribadi untuk duduk dan mendengarkan suara konstituen,” katanya belum lama ini.

Dia menjelaskan, dalam setahun anggota DPRD Matim melakukan reses selama 3 kali. Sekali reses setiap anggota dibekali anggaran senilai Rp 12.848.436.

Dikatakannya, setiap anggota DPRD wajib melakukan kunjungan di dua titik atau wilayah dalam sekali reses, dengan estimasi 300 peserta yang hadir.

Politisi asal Kota Komba itu juga menegaskan, reses wajib dijalankan oleh anggota DPRD di masa rehad.

Sementara itu, pengamat sosial politik Universitas Nusa Cendana Kupang Lasarus Jehamat menilai “gema reses” kali ini, terjadi karena dua hal.

Pertama, DPRD tidak memahami esensi wakil rakyat. Akibatnya, mereka tidak mampu menjelaskan makna reses ke masyarakat.

Kedua, ada kemungkinan selama ini, saat reses tidak bertemu dengan masyarakat yang diwakilinya tetapi dengan keluarga.

“Benar, dia didukung keluarga, tetapi kalau benar masyarakat tidak memahami esensi reses, DPR tetap layak disalahkan,” jelas Jehamat kepada VoxNtt.com, Sabtu (18/01/2020).

Menurutnya, fenomena ketidaktahuan masyarakat soal reses bukan karena domiansi anggota baru yang menduduki kursi DPRD Manggarai Timur, melainkan dosa masa lalu.

Dosen sosiologi itu menjelaskan reses mengandaikan DPRD mendengar aspirasi masyarakat dan bukan untuk pesta pora.

“Reses tidak sama dengan memberi umpan biar nanti dipilih kembali. Itu perlu diingat,” katanya tegas.

Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba