Ruteng, Vox NTT – PT Manggarai Multi Investasi (MMI) kini menjadi sorotan dari berbagi elemen.
Salah satunya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Manggarai.
PT MMI diketahui merupakan salah satu perusahan milik daerah kabupaten Manggarai.
Ketua DPC PKB Manggarai Kosmas Banggut mengatakan keberadaan PT MMI sekarang justru membuat daerah rugi.
Hal itu lantaran kontribusi yang berikan PT MMI untuk Pemda Manggarai tidak sesuai dengan investasi.
Hingga kini, Pemda Manggarai sudah menginvestasi sebanyak Rp 10 Miliar untuk PT MMI.
Namun, uang yang dikembalikan belum mencapai target, yakni baru Rp 615,7 Juta.
Bahkan untuk tahun 2019, dari target Rp 188 Juta, PT MMI hanya melunasi tidak sampai 50 persen yakni Rp 88 Juta.
Sebab itu, pihak Kosmas mengaku akan memanggil Direktur PT MMI untuk mempertangungjawabkan hal tersebut.
“Yang terealisasi cuma 88 Juta. Itu yang menjadi sorotan kita kemarin supaya Direktur PT MMI itu dipanggil, bahkan direkomendasikan kalau evaluasi nanti kalau bisa diganti ya diganti saja,” kata Kosmas kepada VoxNtt.com, Kamis (10/07/2020).
“Modalnya saja belum, apalagi keuntungan dari jumlah investasi itu. Artinya daerah ini rugi terus. Lebih baik kita sumbang masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Itu lebih baik karena asa manfaatnya jelas,” tambahnya lagi.
Kosmas menilai, PT MMI selama ini tidak fokus menjalakan programnya guna mendapatkan keuntungan dari investasi yang diberikan.
Karena cukup besar investasi Pemda Manggarai untuk PT MMI, dan beberapa program kegiatan itu yang tidak berjalan lagi.
“Inikan karena perencanaannya tidak matang. Kemudian tidak fokus, karena kalau dia fokus kegiatannya,” katanya.
“Menurut pandangan kami di Fraksi PKB, PT MMI itu tidak memberikan kontribusi apa-apa dan daerah hanya memberikan sumbangan terus, pasti ada kerugian untuk daerah,” tambahnya lagi.
Dikatakan, yang namanya manajemen perusahan itu target utamanya untuk mendapatkan profit. Bukan hanya untuk menjaga neraca keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, namun harus ada keuntungan di sana.
Sebab itu, Kosmas mendesak agar Direktur PT MMI itu harus dievaluasi. “Entah nanti evaluasinya seperti apa, tanpa harus diganti juga yang penting dia bisa memperbaiki manajemen di PT MMI,” tegas Kosmas.
Sebab pada prinsipnya kata dia, pemerintah mengharapkan supaya mendapatkan keuntungan dari perusahan tersebut. Di samping perusahaan memperdayakan staf yang ada, paling tidak ada kontribusi untuk daerah Manggarai.
“Itu penting sekali,” sambung Kosmas.
“Harapan kami juga supaya PT MMI itu kedepannya kurangi tambahan modal dari daerah, cukup perdayakan dengan dana yang ada,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Direktur PT MMI Yus Mahu menjelaskan alasan terkait PAD PT MMI pada tahun 2019 yang hanya realisasi 88 Juta, dari jumlah 188 Juta.
Dikatakan, PAD PT MMI tahun 2018 dari deviden sebesar Rp 88 Juta sesuai dengan hasil RUPS tahun buku 2018 sudah dilunaskan.
Deviden tersebut turun dari deviden 2017 sebesar Rp 188 Juta sesuai dengan hasil RUPS tahun buku 2017.
Turunnya deviden karena aktivitas usaha tahun 2018 turun dari Rp 8,2 M menjadi Rp 6,5 M.
Selain itu lanjut dia, salah satu Cabang Usaha PT MMI yaitu Bimbel Primagama mengalami kerugian sebagai akibat dari terus merosotnya minat siswa terhadap Bimbel Primagama. Dan mulai munculnya Bimbel online sebagai saingannya.
Ia menambahkan, rendahnya keuntungan PT MMI selain karena Bimbel yang tidak menguntungkan juga karena bisnis yang ditangani PT MMI relatif keuntungannya kecil.
Seperti pengadaan material untuk rumah bantuan yang plafon bantuannya hanya Rp 15 Juta per rumah.
Pengadaan material rumah bantuan ini tidak banyak pengusaha yang berminat karena selain keuntungannya kecil, pembayaran materialnya berjangka bahkan melewati tahun anggaran.
“Demikian juga bisnis pupuk keuntungannya kecil, dari satu sak pupuk PT MMI mendapat Rp 3.000, atau 2% dari harga pupuk Rp 115.000 per sak,” ungkapnya kepada VoxNtt.com, Jumat (10/07/2020).
Namun menurut dia, PT MMI menekuni bisnis ketersediaan pupuk di masyarakat. Bahkan, dengan hadirnya PT MMI sebagai penyalur pupuk di Kecamatan Ruteng, pengaduan masalah pupuk relatif berkurang.
Ia menjelaskan, PT MMI bergerak dalam bidang aneka usaha, seperti perdagangan hasil bumi yaitu saat ini kopi.
Selain itu, perdagangan material bangunan seperti semen, besi beton, aspal, pipa, sink, yang melayani pesanan kontraktor sebagai leveransir, Toko ATK, Toko Pengecer Pupuk, kedai kopi “Niang Coffee ” dan Bimbel Primagama.
“Khusus untuk Bimbel Primagama sesuai keputusan RUPS 2019 disetujui untuk ditutup mulai Januari 2020,” katanya.
Terkait jumlah keseluruhan APBD Manggarai yang sudah diinvestasi ke PT MMI dan jumlah keuntungan dari investasi tersebut, Yus Mahu mengatakan, investasi Pemda Manggarai di PT MMI tahun 2013 Rp 2 M, tahun 2014 Rp 1.75 M, tahun 2017 Rp 3,25 M dan tahun 2018 sebesar Rp 3 M. Sehingga total menjadi sebesar Rp 10 Miliar.
Sedangkan total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 1.182 Juta, sudah disetor ke Pemda Rp 615,7 Juta dan Rp 26,1 Juta untuk pemegang saham lainnya. Sisanya untuk berbagai cadangan di perusahaan.
“Setoran kepada Pemda belum termasuk keuntungan tahun buku 2019,” ujarnya.
Untuk diketahui, PT MMI juga merupakan perusahaan yang melakukan pengadaan barang untuk proyek tong sampah di Manggarai tahun 2019.
Namun, karena tidak sesuai spek sehingga PPK Proyek tong sampah PHK. Kontraktor bersangkutan memintanya untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan.
“Benar kontraktor melakukan pemesanan barangnya melalui PT MMI. Kontraktor sedang mengupayakan penggantian kerugian akibat PHK melalui pengadilan yang sampai sekarang belum kami peroleh informasi hasilnya. Potensi kerugian kontraktor menunggu hasil keputusan pengadilan,” katanya.
Penulis: Pepy Kurniawan
Editor: Ardy Abba